Laporkan Masalah

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN HIBAH PENGGUGAT SAH SEBATAS SEPERTIGA DAN AKTA HIBAH PPAT TIDAK BERKEKUATAN HUKUM DAN TIDAK MENGIKAT (Studi Putusan Nomor 1624/PDT.G/2018/PA.SMN)

LILLO ADHIGUNO, Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang putusan Pengadilan Agama sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah dan dapat didaftarkan pada kantor pertanahan serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta hibah yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat oleh Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan menjelaskan segala sesuatu yang didapat dari studi pustaka dan dikomparasikan dengan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan melalui wawancara dengan narasumber yaitu praktisi hukum dan instansi terkait penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan: Pertama, Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1624/PDT.G/2018/PA.SMN tersebut sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Nomor 1624/PDT.G/2018/PA.SMN tidak dapat menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah, dan tidak dapat di jadikan dasar pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Ketiga, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta hibah yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat oleh Pengadilan Agama adalah sebatas turut digugat untuk memberikan keterangannya dan untuk akta hibah yang dibuatnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat yang berarti batal demi hukum.

This research aims to find out and analyze the decisions of the Religious Courts as the basis for ownership of land rights and can be registered with the land office and the responsibility of the Land Deed Official for the grant deed which is declared not legally binding and not binding by the Religious Court. The type of research carried out by the author is normative juridical research, by explaining everything that is obtained from literature studies and compared with research results. Data collection techniques used library data and field data through interviews with sources, namely legal practitioners and agencies related to this research. Data analysis using qualitative analysis. Based on the results of the research in the discussion: First, the judge's consideration in the decision of the Religious Court Number 1624/PDT.G/2018/PA.SMN is correct and in accordance with applicable law. Second, the Decision of the Religious Court of Sleman Regency Number 1624/PDT.G/2018/PA.SMN cannot be the basis for ownership of land rights, and cannot be used as the basis for land registration at the Land Office. Third, the responsibility of the Land Deed Making Officer for the grant deed which is declared legally binding and non-binding by the Religious Courts is limited to being sued to provide his/her statement and for the grant deed that he/she made is declared legally binding and non-binding which means null and void.

Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hibah, Pendaftaran Tanah

  1. S2-2021-448274-abstract.pdf  
  2. S2-2021-448274-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-448274-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-448274-title.pdf