KEDUDUKAN HUKUM GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PERBANKAN DI YOGYAKARTA

MONICA SARA KONARDI, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum grosse akta pengakuan hutang disamping adanya perjanjian kredit dan akta pengikat jaminan dalam kredit perbankan dan pelaksanaan titel eksekutorial benda jaminan melalui grosse akta pengakuan hutang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Penulis juga menggunakan data primer sebagai data pendukung melalui wawancara. Data yang diperoleh baik dalam penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah: 1) Kedudukan hukum grosse akta pengakuan hutang notariil disamping akta perjanjian kredit dan akta pengikatan jaminan dalam pemberian kredit perbankan adalah hanya sebagai perjanjian tambahan (accesoir) yang dapat memperkuat kedudukan kreditur serta memberikan keyakinan bagi kreditur bahwa pelunasan terhadap kredit yang disalurkan kepada debitur dapat dilakukan dengan cepat tanpa melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Grosse akta pengakuan hutang notariil harus bersifat murni dan berdiri sendiri 2) Akta pengakuan hutang saat ini mulai jarang digunakan oleh kalangan Perbankan. Bank lebih sering mengikat jaminan dengan hak tanggungan untuk benda tidak bergerak dan fidusia untuk benda bergerak. Pertimbangan bank tidak menggunakan akta pengakuan hutang antara lain, dengan terjadi kesepakatan dan ditandatanganinya perjanjian kredit maka sejak saat itu debitur telah berhutang kepada kreditur/bank. Hambatan pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan grosse akta pengakuan hutang yang dialami oleh kreditur/bank adalah verzet (perlawanan) dari debitur yang tidak mau objek jaminannya dieksekusi, sehingga Pengadilan Negeri berkewajiban untuk menunda penetapan eksekusi tersebut.

This study aims to determine and analyze the legal position of grosse deed of acknowledgment of debt in addition to the existence of credit agreements and deed binding guarantees in banking credit and the implementation of executorial title collateral objects through grosse deed of acknowledgment of debt. This research is an empirical juridical research. The data source used is in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The author also uses primary data as supporting data through interviews. The data obtained in both library research and interviews were then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the research that the authors obtained are: 1) The legal position of the grosse notarial deed of acknowledgment of debt in addition to the credit agreement deed and the deed binding guarantees in banking credit is only as an additional agreement (accessoir) that can strengthen the position of creditors and provide confidence for creditors that repayment of credit distributed to debtors can be done quickly without going through a lawsuit to the District Court. Grosse notarial deed of acknowledgment of debt must be pure and independent. 2) The deed of acknowledgment of debt is rarely used by banks. Banks more often bind collateral with mortgage rights for immovable objects and fiduciary for movable objects. The consideration of banks not to use the deed of acknowledgment of debt is among others, with the agreement and the signing of credit agreements, since then the debtor has been in debt to creditors / banks. The obstacle to the implementation of the execution by using the grosse deed of acknowledgment of debt experienced by the creditor/bank is the verzet (resistance) of the debtor who does not want the object of the guarantee to be executed, so that the District Court is obliged to postpone the determination of the execution.

Kata Kunci : Grosse Akta Pengakuan Hutang, Titel Eksekutorial