VARIASI KEBIJAKSANAAN ATASAN DALAM MENJATUHKAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PEMALSUAN PASPOR DINAS

NETTI IRIYANTI, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana dan kriteria yang dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan empiris. Bentuk data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dan karya ilmiah. Hasil penelitian dianalisis dengan metode analisi kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil pertama, Penjatuhan sanksi administrasi bagi ASN yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen paspor dan visa yang dilakukan oleh tiga oknum ASN pada Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian memungkinkan adanya disparitas penjatuhan sanksi yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena penjatuhan sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran displin berat berupa tindak pidana yang telah dijatuhi kekuatan hukum tetap diserahkan/dikembalikan kepada masing-masing instansi atau lembaga terkait. Hal tersebut tetap harus sesuai dengan UU ASN dan PP Disiplin PNS. Juga termasuk dalam jenis hukuman disiplin berat. Kedua, Pengaturan mengenai pemberian sanksi yang ideal terhadap ASN yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah dengan mengatur secara tegas mengenai kriteria penjatuhan jenis sanksi displin berat.Akan tetapi, agar mewujudkan akuntabilitas dan tercapai asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan keadilan, maka perlu adanya transparasi dalam putusan sanksi administrasi dan pemahaman antara UU ASN pasal 87 ayat 4 dengan PP Manajemen ASN pasal 247 agar tidak terjadi penafsiran ganda terhadap pasal-pasal yang sifatnya subjektif. Untuk itu, penilaian dan penafsiran terhadap bunyi pasal dalam Undang-Undang dapat diberikan oleh hakim saat memutuskan suatu perkara. Berkaitan dengan kasus pidana yang dilakukan oleh ASN, dalam putusannya hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan disertai perintah kepada PPK untuk sekaligus menjatuhkan pidana administrasi berat berupa pemberhentian sebagai ASN.

This research aims toTo find out the factors that influence the discipline of Civil Servants who commit criminal acts and criteria that can be taken into consideration in making decisions on civil servants who commit criminal acts.This type of research is normative and empirical legal research. The form of data in the research is primary data and secondary data obtained from laws and regulations, books and scientific works. The results of the study were analyzed using descriptive qualitative analysis methods. Based on this study, the first results obtained,The imposition of administrative sanctions for ASN who commits the crime of falsifying passport and visa documents carried out by three ASN persons at the Ministry of Agriculture, Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Industry allows for disparities in imposing different sanctions. This happens because the imposition of sanctions on ASN who commit serious disciplinary violations in the form of criminal acts that have been sentenced to legal force are still submitted/returned to the respective agencies or institutions concerned.. This must still be in accordance with the ASN Law and the Civil Servant Disciplinary Regulations. Also included in the type of severe disciplinary punishment. Second,The regulation regarding the provision of ideal sanctions against ASN who commits a crime and has been sentenced to a criminal sentence that has permanent legal force is to strictly regulate the criteria for establishingand types of severe disciplinary sanctions.However, in order to realize accountability and achieve the principle of legal certainty, the principle of balance and justice, it is necessary to have transparency in administrative sanctions decisions so that there is no double interpretation of the articles contained in the ASN Law. subjective in nature. For this reason, an assessment and interpretation of the sound of articles in the law can be given by a judge when deciding a case. With regard to criminal cases committed by ASN, in their decision the judge may impose additional penalties accompanied by orders to the PPK to simultaneously impose heavy administrative penalties in the form of dismissal as ASN.

Kata Kunci : Disiplin, Tindak Pidana, PNS