Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split

HAFIZH MARDHITA M, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split Hafizh Mardhita Mukhlis Muh Hawin INTISARI Hukum minyak dan gas bumi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) diawasi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Indonesia membentuk kontrak kerja sama terbaru yaitu kontrak bagi hasil gross split, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 (Permen ESDM No. 8/2017) tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, yang dinilai dapat lebih menguntungkan negara dan mengundang lebih banyak investor ke Indonesia setelah mendapatkan kerugian dari sistem bagi hasil sebelumnya, yaitu sistem bagi hasil cost recovery. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dari sistem bagi hasil gross split dan apakah ada hambatan beserta solusinya dalam pengaturan konrtak bagi hasil gross split. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif kualitatif. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah perarturan-peraturan, literature, dan wwancara. Hasil penelitian akan dianalisa dengan metode deskriptif. Hasil penelitian hukum ini membuahkan dua hasil. Pertama, kontrak bagi hasil gross split merupakan sistem yang fleksibel baik untuk Negara maupun Kontraktor. Penghapusan sistem pengembalian biaya operasi akan meningkatkan penerimaan negara. Fleksibilitas dari penambahan persentase kepada kontraktor yang nilainya ditentukan oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas menunjukkan bahwa negara masih mempunyai control dengan kontrak yang fleksibel untuk Kontraktor. Walau ada potensi kelemahan dimana Kontraktor akan cenderung untuk melakukan efisiensi biaya dan mengurangi eksplorasi migas karena biaya yang tinggi dan tidak ada sistem pengembalian biaya operasi. Kedua, banyak perubahan yang telah terjadi terhadap sistem bagi hasil gross split untuk mengatasi hambatan-hambatan, khususnya mengenai perpajakan, bonus produksi, pembentukan dan perpanjangan kontrak. Solusi-solusi yang telah diterapkan membuat sistem bagi hasil gross split semakin efisien dan efektif. Adapun saran dari penulis adalah Indonesia harus mendengar kritikan dari para kontraktor dan meneliti ke luar negeri untuk perbandingan dan pengembangan sistem bagi hasil gross split.

Yuridical Review on Gross Split Product Sharing Contract Hafizh Mardhita Mukhlis Muh Hawin ABSTRACT Oil and gas law in Indonesia as regulated in Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas (UU Migas) is supervised by the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK MigasIndonesia has formed the latest cooperation contract, namely the gross split profit sharing contract, which is stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 8 of 2017 (Permen ESDM No. 8/2017) concerning the Gross Split Production Sharing Contract, which is considered to be more beneficial to the state and would invite more investors to Indonesia after suffering losses from the previous profit sharing system, namely the cost recovery profit sharing contract. The purpose of this legal research is to analyze the advantages and disadvantages of the gross split profit sharing contract and whether there are obstacles and their solutions in the regulations of the gross split profit sharing contract. This legal research is conducted with qualitative normative approach. Data for the legal research is obtained from relevant laws, literatures, and interviews. The results of the research will be analyzed in a descriptive method. There are two results thanks to the legal research. First, the gross split profit sharing contract is a flexible system for both the State and the Contractor. The abolition of the operating cost refund system will increase state revenues. The flexibility of adding a percentage to contractors whose value is determined by the Ministry of Energy and Mineral Resources and SKK Migas shows that the state still has control with flexible contracts for contractors. However, there are growing concerns that the Contractor will focus more to be efficient with their operational cost and will tend to avoid further oil and gas explorations due to the high cost and no refunds systems. Second, many changes have occurred to the gross split profit sharing system to tackle the obstacles, particularly regarding taxation, production bonuses, contract formation and extension. The solutions that have been implemented have made the gross split profit sharing system more efficient and effective. The Author's suggestions are Indonesia should listen to criticism from contractors and research abroad for comparison and development of a gross split profit sharing contract.

Kata Kunci : Kata Kunci: Hukum Minyak dan Gas Bumi Indonesia, Kontrak Bagi Hasil Gross Split. / Key words: Oil and gas law, gross split product sharing contract.