Implikasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

ZARIDA FEBRIANY, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan desain penetapan fiktif positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta mengetahui implikasi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder untuk dianalisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan hasil wawancara sebagai data pendukung. Analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 1) Desain penetapan fiktif positif setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terjadi perubahan dalam beberapa hal, yaitu penetapan batas waktu diamnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menjadi paling lama 5 (lima) hari kerja; 2) Implikasi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif sehingga apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintaha tersebut mengabaikan permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif tidak akan memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan dapat merugikan masyarakat akibat tidak adanya bukti legalitas Keputusan dan/atau Tindakan yang jelas oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

This research intends to know the difference between positive fictitious designation based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and implications of the authority of the State Administrative Court on The Decision of Positive Fictitious State Administration after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Copyright Work. This research is a juridical normative law research conducted by examining literature materials or secondary data for analysis. The approach in this study uses a statutory approach, a comparison approach and a case approach. Data collection techniques through literature studies and interview results as supporting data. The data analysis in this study uses qualitative descriptive. The result of the research are as follows: 1) The design of positive fictitious determination after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, there were changes in several things, namely the determination of the time limit for the silence of Government Agencies and/or Officials to determine and/or carry out Decisions and/or Actions previously in the Act Number 30 of 2014 concerning Government Administration for a maximum of 10 (ten) working days to a maximum of 5 (five) working days; 2) The implications of the authority of the State Administrative Court on positive fictitious after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Copyright Work, namely the State Administrative Court no longer has the authority to examine, decide and adjudicate the application of a Positive Fictitious State Administrative Decision so that if the Agency and/or Government Officials ignore the request for a Fictitious Positive State Administrative Decision will not provide legal certainty, protection of the rights of the community and can harm the community due to the absence of evidence of legality of decisions and / or actions that are clear by the Agency and / or Government Officials.

Kata Kunci : Implikasi, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif, Undang-Undang Cipta Kerja