Dinamika Tafsir Konstitusi Mengenai Ambang Batas Keterpilihan Dalam Pemilihan Umum Calon Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Indonesia

RIZAL ABDURRAHMAN, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika ambang batas keterpilihan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung di Indonesia dan bagaimana tafsir pembedaan pelaksanaan ambang batas keterpilihan Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 terhadap variasi jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk data dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dan karya ilmiah. Hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil pertama, pada pembahasan perubahan UUD 1945 ditemukan bahwa ambang batas keterpilihan 50% suara dimaksudkan untuk mendapat legitimasi penduduk, sementara syarat persebaran untuk menghindari kemungkinan terjadi bias Jawa; selain itu putaran kedua oleh rakyat disetujui menegaskan bahwa legitimasi lebih diutamakan daripada biaya pilpres. Selanjutnya, dalam pengaturan tingkat UU pada Pilpres 2004-2019 tidak ditemukan aturan yang secara tegas mengatur mengenai pembedaan pelaksanaan pilpres terhadap variasi jumlah pasangan calon yang berkontestasi. Kekhususan terdapat pada tingkatan PKPU sebagai akibat Putusan inkonstitusional bersyarat yang memuat tafsir MK. Pada pelaksanaannya Pilpres 2004-2019 terungkap bahwa hasil pilpres tidak selalu paralel dengan hasil perolehan suara partai politik pengusung. Ditemukan pula bahwa semua pasangan calon yang meraih suara terbanyak dalam pilpres telah memenuhi syarat persebaran. Kedua, terdapat kekhususan ambang batas keterpilihan pada Pilpres dengan dua paslon pada tafsir MK dan PKPU. Tafsir dalam Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan No. 39/PUU-XVII ditemukan beberapa problematika, sementara Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 telah tepat. Meskipun memiliki kekurangan, desain Pilpres Pasal 6A UUD 1945 lebih cocok diterapkan di negara yang mempunyai kondisi etnis yang beragam dan kondisi demografis yang persebarannya timpang seperti di Indonesia. Maka sudah selayaknya desain Pilpres dimurnikan lagi agar sesuai dengan desain Pasal 6A UUD 1945

This study aims to determine how the dynamics of the electability threshold in the direct Presidential Election (Pilpres) in Indonesia and the difference implementation of the electability threshold in Article 6A of the 1945 Constitution of the variation in the number of Presidential and Vice-Presidential Candidate Pairs in Indonesia. This type of research is normative legal research. The form of data in the research is secondary data obtained from laws and regulations, books, and scientific works. The results of the study are analyzed using a descriptive qualitative method. The results of this study showed that first, the discussion of the amendments to the 1945 Constitution found that the electability threshold of 50% of the votes is intended to gain the legitimacy of the population, while the distribution requirements are to avoid the possibility of Javanese bias; In addition, the second round by the people is approved as a way out if the specified electability threshold is not met. Furthermore, in the regulation of legislative level in the 2004-2019 presidential election, there are no rules that explicitly distinguish the implementation of the presidential election against the variation in the number of pairs of candidates who are contesting. The difference is at the PKPU level as a result of conditional unconstitutional decisions containing the interpretation of the Constitutional Court. In the implementation of the 2004-2019 presidential election, it was that all the contestants who received the most votes in the presidential election had met the distribution requirements. Second, there is a specific electability threshold in the presidential election with two pairs of candidates on the interpretation of the Constitutional Court and PKPU. Interpretation in the Constitutional Court Decision No. 50/PUU-XII/2014 and Decision No. 39/PUU-XVII found several problems, while the Supreme Court Decision No. 44 P/HUM/2019 has been correct. Although it has shortcomings, the design of the Presidential Election Article 6A of the 1945 Constitution is more suitable to be applied in a country that has diverse ethnic conditions and demographic conditions with unequal distribution, such as in Indonesia. So it is appropriate that the presidential election design is purified again to conform to the design of Article 6A of the 1945 Constitution

Kata Kunci : Ambang Batas Keterpilihan, Presidential Threshold, Pemilihan Presiden, Electability Threshold, Presidential Threshold, Presidential Election