Reformulasi Pertanggunggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

SIGID RIYANTO SH MSI, Prof. Dr. Edward OS Hiariej, S.H. M.Hum ; Prof. Dr Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Berdasarkan Pasal 1 ke-3 dan Pasal 20 UU Tipikor dan Perma Nomor 13 tahun 2016, Korporasi yang melakukan korupsi dapat dipidana, dalam faktanya baru terdapat dua putusan hakim yang menghukum korporasi. Dalam penelitian ini menjelaskan pertama, Urgensi pengaturan kembali (revormulasi) pertanggungajwaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi , Kedua, Revormulasi pengaturan pertangggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Fokus penelitian normative, sifat penelitian deskriptif, bentuk penelitian diagnotis dan preskriptif,. pendekatan penelitian statute approach dan conseptual approach. bahan penelitian berupa data sekunder dan data primer, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, data primer diperoleh dari narasumber Data yang terkumpul dikelompokan sesuai dengan permasalahan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, dasar pemikiran pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi perlu direvormulasi, karena adanya kendala. Pertama dari subtansi hukum (a) rumusan korupsi yang terbatas, (b) tidak seluruh rumusan tindak pidana korupsi dapat dikenakan pada korporasi. (c) aturan materiil dan formil tidak dipisahkan. (d) sistematika pengaturan antara perbutan dan pertanggungjawaban korporasi tidak sistamatis. (e). Rumusan subyek hukum tindak pidana korporasi bersifat ambigu. (f). Tidak ada parameter yang tegas tentang kesalahan korporasi. (g). Tidak ada parameter perwakilan pengurus korporasi.(h). tidak ada alternatif pidana denda Kedua, dari Struktur hukum , (a). belum pernah dilakukan pelatihan atau Diklat, secara khusus untuk menyamakan persepsi terhadap penanganan korporasi dalam tindak pidana korupsi. (b). Belum pernah ada Diklat peningkatan kepemimpinan, keteladanan dan moralitas yang berkesinambungan, (c) sarana dan prasarana di wilayah Indonesia yang belum merata dan secara khusus kelangkapan penyadapan yang tidak sama. (d) Ketersediaan anggaran yang terbatas pada Pagu (batas penggunaan anggaran pemerintah), Ketiga budaya hukum, yaitu budaya internal tentang adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Reformulasi peraturan perundangan-undangan di waktu yang akan datang pertama, dari subtansi hukum (a) memperluas subyek hukum. (b) memberikan penjelasan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi. (c) misahkan norma materiil dan fomil. (d) mensistamasi aturan tentang perbuatan dan peratnggungjawaban pidana. (e) aturan tentang pidana korporasi seyogyanya tidak menunjuk tanggungjawab pengurus. (f) menambah parameter kesalahan korporasi. (g) mengatur parameter pengurus yang mewakili korporasi. (h) membuat aturan alternatif pidana denda yang tidak dibayar Kedua, dari sisi struktur hukum (a) perlu diklat para penegak hukum menyamakan persepsi tentang pertanggungan pidana korporasi. (b) Perlu diklat keteladan dan moralitas untuk pimpinan instansi penegak hukum. (c). Pemerataan sarana dan prasarana penegakan hukum. (d) Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan penanganan perkara (e) merubah paradigma kesalahan korporasi. Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang penanganan tindak pidana korporasi perlu ditingkatkan menjadi undang-undang dapat mengisi kekosongan hukum, kedepan muatan Perma dapat dipergunakan sebagai acuan untuk membuat dalam peraturan setingkat undang-undang atau acuan untuk merevormulasi atas peraturan yang tentang tindak pidana korporasi. RUU HP yang mengabsorsi pelbagai hal tentang tindak pidana korporasi masih membutuhkan Hukum Pidana formil. Materi RUU HP, masih memerlukan pengaturan tentang tanggungjawab korporasi yang secara organisasi maupun perbuatan hukum yang terkait dengan keadaan korporasi. RUU HP perlu pengaturan terhadap tindak pidana korporasi sebelum berlaku KUHP baru, serta penetapan penghitungan waktu kadaluwarsa perbuatan.

Based on Articles 1 to 3 and Article 20 of the Anti-Corruption Law and the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, corporations that commit corruption can be punished there are only two judges' decisions that punish corporations. This study explains about several topics. First, the urgency of the regulation of corporate criminal liability in corruption crimes needs to be reformulated. Second, the revision of the regulation of corporate criminal responsibility in corruption in the future. The focus of the research is normative, the nature of the research is descriptive, the form of diagnostic and prescriptive research, research approach of statute approach and conceptual approach.is the research materials in the form of secondary data and primary data, secondary data consists of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials, primary data obtained from resource persons. The data collected were grouped according to the problem and analyzed descriptively and qualitatively. Based on the results of the study, it was concluded that the rationale for regulating corporate responsibility in corruption crimes need to be reformulated, due to obstacles. First, from the legal substance (a) The formulation of corruption is limited, (b) not all formulations of criminal acts of corruption can be imposed on corporations. (c) Material and formal rules are not separated. (d) The systematic arrangement between corporate actions and responsibilities are not systematic. (e). The formulation of the legal subject of corporate crime is ambiguous. (f). There are no firm parameters for corporate error. (g). There are no parameters for corporate management representatives. (h). There is no alternative to criminal fines. Second, from the legal structure, (a). There has never been any training or education, specifically to equalize perceptions of the handling of corporations in criminal acts of corruption. (b). There has never been any continuous training to improve leadership, exemplary, and morality. (c) facilities and infrastructure in the territory of Indonesia that are not evenly distributed, and in particular, the tapping sets are not the same. (d) The availability of a budget that is limited to the Pagu (limitation on the use of government budgets). The third is legal culture, namely the internal culture of errors in criminal liability. The reformulation of laws and regulations in the future, first, from the legal substance (a) Expanding the legal subject. (b) Explain the criminal acts need to be committed by the corporation. (c) Separate material and formal norms. (d) Systematize the rules regarding criminal acts and accountability. (e) the rules regarding corporate crime should not designate the responsibility of the management. (f) increase the corporate error parameter. (g) set the parameters of the management representing the corporation. (h) make alternative rules for criminal penalties that are not paid. Second, in terms of legal structure (a) it is necessary to train law enforcers to equalize perceptions about corporate criminal liability. (b) It is necessary to provide exemplary and morality training for the leaders of law enforcement agencies. (c). Equitable distribution of law enforcement facilities and infrastructure. Perma Number 13 of 2016 concerning the handling of corporate criminal acts needs to be upgraded to become a law and increase the parameters of the corporate error. The HP Bill needs to add provisions on (a) Corporate responsibilities which are organizationally and legally related to the state of the corporation, (b) Transitional rules regarding criminal liability for corruption before the new Criminal Code takes effect. regulation of corporate criminal acts before the new Criminal Code comes into effect, as well as determining the calculation of the expiration time of the act.

Kata Kunci : Reformulasi, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Korporasi