PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN TERKAIT KETENTUAN PENCANTUMAN DATA PADA PAPAN NAMA DI KABUPATEN BANTUL

NAFI RIFARTA, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi bagi notaris yang tidak mencantumkan tanggal dan nomor SK pengangkatan pada papan nama serta Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam hal pengawasan dan penegakan kode etik notaris terhadap pelanggaran terkait ketentuan pencantuman data pada papan nama di Kabupaten Bantul. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan. Sementara data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian, konsekuensi notaris yang melakukan pelanggaran terkait dengan pencantuman data pada papan nama notaris yaitu notaris tersebut akan mendapatkan teguran oleh Majelis Pengawas Daerah. Peranan yang dilakukan oleh MPD dalam pengawasan serta penegakan kode etik notaris, dilakukan pada saat MPD tersebut mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada notaris yang melakukan pelanggaran. Serta pengawasan tersebut dapat dilakukan juga pada saat pemeriksaan protokol notaris. Peranan DKD dalam hal Penegakan kode etik notaris sifatnya tidak akan bertele-tele, setelah DKD mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa dianggap terjadi pelanggaran, pertama kali DKD akan langsung mendatangi kantor notaris yang dianggap melanggar ketentuan kode etik. DKD akan memberikan sanksi berupa teguran.

The purpose of this study is to find out and analyze the consequences for notaries who do not include the date and number of appointment decrees on the nameplate and to find out and analyze the role of the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council in terms of supervision and enforcement of the notary code of ethics against violations related to the provisions of data included on the board. name in Bantul Regency. This type of research is normative-empirical legal research with a descriptive research nature. The data used are primary data and secondary data. Primary data obtained from field research. Meanwhile, secondary data were obtained from library research, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis in this study uses qualitative methods. The results of the study, the consequence of a notary who commits a violation related to the inclusion of data on the notary's nameplate is that the notary will receive a warning by the Regional Supervisory Council The role played by the MPD in supervising and enforcing the notary code of ethics is carried out when the MPD receives a report from the public that a notary has committed a violation. This supervision can also be carried out at the time of checking the notary protocol. The role of DKD in terms of Enforcement of the notary code of ethics will not be long-winded, after DKD receives a report from the public that a violation is considered, the first time DKD will go directly to the notary's office who is deemed to have violated the provisions of the code of ethics. DKD will give sanctions in the form of a warning.

Kata Kunci : Pengawasan dan Penegakan, Kode Etik, Pelanggaran Papan Nama