KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG PERUBAHAN ANGGARAN DASARNYA TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WAHYUNI SETYO K, Dr. Hariyanto, S.H., MKn.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji Peranan dan Tanggung jawab Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta menganalisis tentang penyelesaian dan proses hukum yang dilakukan terkait putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 103/Pdt.P/2011/ PN.PTK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif. Cara penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi sedangkan alat pengumpulan data penelitian ini menggunakan penelitian adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan, 1) Notaris memiliki peranan dalam perubahan anggaran dasar manakala pemimpin rapat mengundang atau turut menghadirkan Notaris dalam RUPS untuk membuat Berita Acara RUPS atau Akta Risalah rapat. Notaris juga memiliki peranan dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang mana setelah akta ditandatangani Notaris masih terikat kewajiban untuk menyampaikan kepada Menteri perihal perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. 2) Peninjauan Kembali yang ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan berdasarkan bahwa pemohon bukan merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan permohonan peninjauan kembali tersebut. Kasus yang terjadi berdasarkan Putusan Nomor 103/Pdt.P/2011/PN.PTK. berasal dari kelalaian dari pihak direksi lama yang diberikan kuasa oleh pemegang paham untuk melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

This research was intended, analyze and review the Role and Responsibility of Notary Public in the Amendment of the Articles of Association of Limited Liability Companies that are not notified to the Minister of Law and Human Rights and review the settlement and legal process conducted in the Decision of the Pontianak District Court No. 103/Pdt.P/2011/PN. PTK. This research is legal research is juridical-normative. How to research carried out by the method of documentation while the data collection tool in this research using the research is a literature study and interviews. The method of data analysis used in this research is descriptive-qualitative. Based on the results of research and discussion of the obtained conclusion, 1) the Notary public has a role in base budget changes when the leader of the meeting invites, or row presents the Notary in the GMS to make the News agenda or the Deed of Minutes of the meeting. Notary public also has a role in making the Deed of Statement of Meeting which, after the deed is signed, Notary is still tied to the obligation to deliver to the Minister regarding changes in the articles of association of a limited liability company. 2) Reconnaissance Return rejected by the Supreme Court, on the basis that the applicant is not a party to have the authority to do the application review. Cases that occur based on Decision No. 103/Pdt.P/2011/PN.PTK. derived from the negligence of the board of directors long ago that power was given by the holders of understanding to perform the notification of the amendment to the Minister.

Kata Kunci : Perubahan Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas, Tidak Diberitahukan Kepada Menteri