EVALUASI PELAKSANAAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) UNTUK PENGEMBANGAN TPA PIYUNGAN YOGYAKARTA

OSCAR NAINGGOLAN, Latri Wihastuti, S.E., M.Sc.

2021 | Tugas Akhir | D4 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu alternatif yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, baik itu ditingkat pemerintah pusat sampai pada tingkat pemerintah daerah. Saat ini, Pemerintah Provinsi DIY sedang berupaya mengimplementasikan skema KPBU yang rencananya akan dipergunakan untuk pembangunan keempat infarstruktur prioritas daerah yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2017-2022, salah satunya adalah pengembangan TPA Piyungan. Hal ini dilakukan, mengingat adanya keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DIY, serta setiap tahunnya peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY menyebabkan kenikan volume sampah yang dihasilakan oleh masyarakat. Penelitian ini, ditujukan untuk mengevaluasi jalanya pelaksanaan skema KPBU untuk pengembangan TPA Piyungan di Provinsi DIY, serta menyusun altrenatif strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada dengan menggunakan metode analisis Matriks Internal Factor Evaluation (IFE), analisis Matriks External Factor Evaluation (EFE), dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat capaian dari pelaksanaan skema KPBU untuk pengembangan TPA Piyungan antara lain, adanya kendalan pendanaan dalam penyusunan kajian Final Business Case (FBC), adanya kendala dalam penyusunan pencatatan kepemilikan dan penggunaan barang miliki daerah, masih sedikitnya SDM yang ada di dalam Pemerintahan Provinsi DIY yang memahami tentang skema KPBU, dan lain sebagainya. Untuk itu, guna mengatasi permasalahan tersebut dan mengoptimalkan kembali jalannya pelaksanaan skema KPBU untuk pengembangan TPA Piyungan disarankan kepada Pemerintah Provinsi DIY untuk menerapkan strategi SO (Strength-Opportunity) yaitu dengan, meningkatkan kapasitas dan kredibilitas Pemerintah Daerah untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan KPBU, menyusun kerangka kerja operasional yang memiliki fleksibilitas tinggi untuk merespon kejadian ataupun kondisi yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance guna menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk Badan Usaha.

The Public Private Partnership (PPP) scheme is one alternative that can be used to meet the funding needs of infrastructure development, both at the central government level to the local government level. Currently, the DIY Provincial Government is trying to implement the PPP scheme which is planned to be used for the construction of four priority regional infrastructures listed in the 2017-2022 RPJMD, one of which is the construction of the Piyungan TPA. This was done, considering the fiscal limitations of the DIY Provincial Government, and every year an increase in population growth followed by an increase in economic growth in the DIY Province led to an increase in the volume of waste generated by the community. This study aims to evaluate the implementation of the PPP scheme for the development of the TPA Piyungan in DIY Province, as well as develop alternative strategies that can be used to overcome existing problems using the Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix analysis method, External Factor Evaluation (EFE) Matrix Analysis), and SWOT analysis. The results of the study show that there are several factors that can hinder the achievement of the implementation of the PPP scheme for the development of the Piyungan TPA, among others, the existence of funding constraints in the preparation of the Final Business Case (FBC) study, the existence of obstacles in the preparation of recording ownership and use of regional property, the lack of human resources those within the DIY Provincial Government who understand the PPP scheme, and so on. For this reason, in order to overcome these problems and optimize the implementation of the PPP scheme for the development of the Piyungan TPA, it is recommended that the DIY Provincial Government implement the SO (StrengthOpportunity) strategy, namely by increasing the capacity and credibility of the Regional Government to support the successful implementation of the PPP, developing a framework operations that have high flexibility to respond to events or conditions that are not in accordance with the plan, and build a good governance system by applying the principles of good governance in order to create a conducive investment climate for Business Entities.

Kata Kunci : SWOT Analysis, PPP