Data dan Politik Digital: Big data dan Ekonomi Politik di Indonesia

ALDIEGO ADHI M, Bayu Dardias

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Industri 4.0 menambang data masyarakat dalam dunia digital untuk mengefisiensikan inovasi berbasis data. Data data yang terkumpul lalu diberi nama big data. Penambangan data terjadi karena adanya pengawasan aktivitas masyarakat dalam dunia digital. Pengawasan itu melakukan pengambilan data yang dapat di analisa dan menciptakan data kebiasaan manusia. Pengawasan atau penambangan data aktivitas dalam dunia digital disebut juga sebegaia surviellance capitalism. Penggunaan big data masih menjadi berdebatan di kalangan masyarakat karena memiliki efek samping. Efek samping dari big data yang pernah terjadi adalah kasus kebocoran data Facebook yang digunakan oleh Cambridge Analytica untuk membantu Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden Amerika pada tahun 2014. Selain kebocoran data ada efek lain samping dari big data yaitu cross border data, dimana data harus melewati batas wilayah negara untuk disimpan di penyedia layanan cloud. Buruknya crossborder data adalah negara memiliki pengaruh yang minim terhadap oengaturan data yang sudah keluar dari batas wilayahnya. Negara di dunia sudah banyak yang fokus terhadapa efek samping dari big data. Uni Eropa sudah mencoba untuk meminimalisir efek samping dari big data dengan adanya Undang Undang General Data Protection Regulation. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana praktik dan efek buruk penggunaan big data di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan jawaban. Peneliti menggunakan studi pustaka dan wawancara dalam proses pencarian data. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai tiga prespektif yang diantaranya adalah perusahaan digital, pemerintah, dan Ahli. Hasil yang ingin dicapai adalah mendapat jawaban praktik dan efek buruk penggunaan big data di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa saat ini efek samping big data masih marak terjadi di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk yang banyak dan potensi pertumbuhan ekonomi digital yang bagus. Pemerintah Indonesia sudah menyediakan beberapa regulasi dan segera akan memiliki Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

Industry 4.0 mines people's data in the digital world to streamline data-based innovation. The data collected is then named big data. Data mining occurs because of the supervision of community activities in the digital world. Supervision takes data that can be analyzed and creates data on human behavior. Monitoring or mining activity data in the digital world is also known as surveillance capitalism. The use of big data is still a debate among the public because it has side effects. The side effect of big data that has ever happened is the case of Facebook data leakage which was used by Cambridge Analytica to help Donald Trump win the US Presidential election in 2014. Besides data leakage, there is another side effect of big data, namely cross border data, where data must cross boundaries. country region to be stored in the cloud service provider. The bad thing about crossborder data is that countries have minimal influence on data management that is out of their territory. Many countries in the world have focused on the side effects of big data. The European Union has tried to minimize the side effects of big data with the General Data Protection Regulation Act. This study tries to see how the practices and bad effects of using big data in Indonesia are. This study uses qualitative methods to obtain answers. Researchers used literature studies and interviews in the process of searching for data. Interviews were conducted by interviewing three perspectives, including digital companies, government, and experts. The result to be achieved is to get answers to the practices and bad effects of using big data in Indonesia. The findings of this study indicate that currently the side effects of big data are still rife in Indonesia. Indonesia itself has a large population and good digital economic growth potential. The Indonesian government has provided several regulations and will soon have a Personal Data Protection Law.

Kata Kunci : surveillance capitalism, Big Data, dan digital