BILATERAL INVESTMENT TREATIES AND INDONESIA'S PANDEMIC MEASURES: POSSIBLE CLAIM AND DEFENSES

AUDREY KURNIANTI, Fajri Matahati Muhammadin S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan antisipatif bagi Pemerintah Indonesia terkait peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan yang akan datang di tengah pandemi Covid-19, melalui penafsiran klausul FET dan Expropriation yang ada di BIT Indonesia serta analisa kelayakan pembelaan negara terhadap tuntutan investasi di bawah hukum internasional. Skripsi ini menemukan empat kemungkinan klaim yang mungkin timbul dari 144 peraturan di tingkat pusat dan pernyataan pemerintah tentang kesehatan masyarakat, penganggaran negara, dan pengadaan barang dan jasa yang di isukan Pemerintah Indonesia di tengah pandemi Covid-19, serta tiga pembelaan yang layak terhadap kemungkinan ini. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang ada tentang kesehatan masyarakat, penganggaran negara, dan pengadaan barang dan jasa di tingkat pusat pada masa pandemi Covid-19, mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan tidak bahwa tidak ada kemungkinan tuntutan yang terjadi, serta untuk mempersiapkan pembelaan yang layak apapun yang terjadi.

This Thesis aims to provide point of consideration for anticipatory purposes upon Indonesian Government on the existing and future laws and regulations amid the Coronavirus Disease pandemic through providing interpretation of Fair and Equitable Treatment and expropriation clause under Indonesia Bilateral Investment Treaties and analysing viability of state defences against investment claims under international law. Through determining FET and Expropriation standard under Indonesia BITs, this thesis found four possible claim that might arise from 144 regulation at the central level and government statements concerning public health, state budgeting, and procurement of goods and services, and three feasible defences against these possible claim that can be enacted by the Indonesian Government amid the Covid-19 pandemic. This thesis concludes that Indonesian Government need to review the existing laws and regulation concerning public health, state budgeting, and procurement of goods and services amid the Covid-19 pandemic at the central level and took further steps to ensure that no possible claim would take place and to prepare viable defences in any case.

Kata Kunci : Bilateral Investment Treaties, BITs, Covid-19, International Investment Law