REALISASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA YOGYAKARTA: DITINJAU DARI FUNGSI REGULEREND PAJAK

SARASATI BIANTI, Irine Handika Ikasari, S.H., LL.M.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini membahas mengenai realisasi pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Yogyakarta ditinjau dengan fungsi regulerend pajak. Pertumbuhan penduduk dan juga berbagai jenis industri di kota ini kian meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan ini berkorelasi dengan meningkatnya konsumsi air bersih. Konsumsi air tanah yang kian meningkat apabila tanpa diiringi dengan pemeliharaan kelestarian air tanah membawa dampak negatif bagi lingkungan khususnnya ketersediaan air tanah. Pemanfaatan air tanah yang berlebihan bisa memicu penyusutan tanah, krisis air bersih, kekeringan dan lainya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi hal tesebut adalah dengan menerapkan kebijakan Pajak Air Tanah. Secara umum kondisi air tanah di Kota Yogayakarta baik, namun ada dua kecamatan di Kota Yogyakarta yang kondisi air tanahnya berada pada kategori rawan. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi regulerend berjalan tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan. Penulisan hukum ini menemukan bahwa; Pertama, kegiatan Pemugutan Pajak Air Tanah di Kota Yogyakarta secara umum sudah sesuai dengan fungsi regulerend, tetapi belum maksimal. Penerapan Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah dialokasikan untuk mendanai kegiatan konservasi air tanah perlu dinaikkan agar konsumen lebih membatasi pemakaian air tanah dan juga pemasukan dari Pajak Air Tanah akan mejadi lebih besar. Kedua, realisasi pemungutan Pajak Air Tanah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti adanya Wajib Pajak yang tidak koperatif, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta data yang dinamis.

This thesis discusses the realization of Groundwater Tax collection in the City of Yogyakarta as part of the regular tax function. This city's population and various types of industry are growing year after year. This expansion is linked to increased consumption of clean water. Groundwater consumption is increasing, and if it is not accompanied by groundwater preservation, it has a negative impact on the environment, particularly the availability of groundwater. Excessive groundwater use can result in soil shrinkage, a clean water crisis, drought, and other problems. One of the efforts made by the local government to overcome this is by implementing a Groundwater Tax policy. In general, groundwater conditions in the city of Yogyakarta are good, but there are two sub-districts in the city of Yogyakarta with vulnerable groundwater conditions. This indicates that the regulerend function is running, but not in the expected manner. The results of this research are as follows: First, the activities of collecting Groundwater Tax in Yogyakarta City are generally in accordance with the regulatory function, but they have not yet been maximized. The application of the Groundwater Tax Rate of 20% of the acquisition value of groundwater allocated to fund groundwater conservation activities needs to be increased so that consumers limit their use of groundwater while also increasing the income from the Groundwater Tax. Second, while groundwater tax collection is progressing well, there are still some challenges to overcome, such as the presence of uncooperative taxpayers, low public awareness, limited human resources, and dynamic data.

Kata Kunci : Pemungutan , Pajak Air Tanah , Wajib Pajak , Pendapatan Asli Daerah , Regulerend , Kota Yogyakarta