IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN HAK MEMBELA DIRI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TEMANGGUNG

WISHNU H K, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi asas praduga tak bersalah dan hak membela diri dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 di Wilayah Hukum Kabupaten Temanggung, serta mengkaji dan merumuskan prospek penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakaan metode penelitian normatif empiris yaitu penggabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hal tersebut dikarenakan penelitian dalam tesis ini menggunakan 2 (dua) data, yaitu data primer dan data sekunder. Pencarian data primer dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber dengan alat pengumpul data berupa melampirkan daftar pertanyaan di atas selembar kertas yang akan dijawab secara langsung oleh responden dan narasumber. Pencarian data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Perma Tilang), lebih memberikan perlindungan terhadap pelanggar lalu lintas, karena diakomodir oleh Pasal 267 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pelanggar lalu lintas diberikan pilihan untuk menghadiri sidang atau tidak menghadiri sidang tilang, namun setelah lahirnya Perma Tilang, tidak memberikan ruang bagi pelanggar untuk menghadiri persidangan dan memberikan keterangan terkait pembelaannya, agar dapat dipertimbangkan dan diputus secara adil, sehingga penerapan asas praduga tak bersalah tidak dapat diterapkan. Kedua, Prospek penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang, sebaiknya lebih mengedepankan upaya preventif hingga represif, dengan memberikan edukasi dan sosialisasi untuk mendorong percepatan budaya tertib berlalu lintas di Masyarakat, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

This study is aimed at determining and analyzing implementatiaon the presumption of innocence and the right to defend one self in the settlement of traffic violations cases before and after the enactment of Supreme Court regulation number 12 of 2016 in the legal area of Temanggung district, as well as reviewing and formulation prospects for resolving traffic violations in the legal area of Temanggung district in the future. This research uses empirical normative research method which is a combination of normative legal research and empirical legal research. That is because the research in this thesis uses 2 (two) data, namely primary data and secondary data. The primary data collection is done by interviewing the respondents and the informant. Secondary data collection is done by means of library research in the form of document studies. Based on the results of research and discussion concluded as follows: First, law enforcement against traffic violations prior to the existence of Supreme Court Regulation Number 12 of 2015 concerning procedures for resolving traffic violation cases (Perma Tilang), provide more protection against traffic violators, because it is accommodated by Article 267 of law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transpotation, where traffic offenders are given the option to attend the trial or not attend the ticketing trial, but after the birth of the Tilang Perma, does not provide space for the offender to attend the trial and provide information related to his defense, so that it can be consideres and decided fairly, so that the application of the presumption ofinnocence can not be applied. Second, the prospect of handling traffic violation cases in the legal area of Temanggung distric in the future, better to prioritize preventive to repressive efforts, by providing education and socialization to encouragethe acceleration of a culture orderly traffic in the community, so as to reduce the occurrence of traffic violations.

Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Hak Membela Diri, Pelanggaran Lalu Lintas