PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN KNALPOT CREAMPIE MUFFLER DAN D.O.S KNALPOT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

FEBRYANO VALENS, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian Hukum ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Desain Industri terhadap Produsen Knalpot di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Creampie Muffler dan D.O.S Knalpot. Knalpot sebagai produk dari industri lokal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) salah satunya adalah Desain Industri. Hal ini dikarenakan banyak kasus yang mana produk produsen-produsen lokal tersebut diimitasi oleh produsen lain. Imitasi tersebut tentu menimbulkan kerugian karena produsen aslinya telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk melakukan research and developement. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan HAKI atas produsen knalpot di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulisan hukum ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis normatif-empiris. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber hukum primer, sekunder dan tersier dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penyajian kesimpulan dalam penelitian ini disajikan secara deduktif kualitatif. Dari hasil pembahasan penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum atas desain industri produk knalpot khususnya produsen Creampie Muffler dan D.O.S Knalpot di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat hambatan berupa produsen knalpot tidak mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas produknya. Alasannya adalah bahwa terdapat produsen yang tidak memahami pentingnya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, produsen yang memahami pentingnya hak atas kekayaan intelektual pun merasa bahwa perlindungan tersebut tidak adak berjalan baik walupun telah didaftarkan. Kedua, terdapat kelemahan dalam implementasi unsur kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak terdapat penjelasan secara substantif terkait unsur kebaruan. Mekanisme untuk menentukan unsur tersebut melalui pemeriksaan substansif juga kurang efektif, karena pemeriksaan substantif hanya dapat dilakukan ketika terdapat pihak yang berkeberatan dengan diadakannya permohonan pendaftaran atas suatu desain, sedangkan tidak semua pendesain mengetahui tentang desain-desain apa saja yang didaftarkan oleh pendesain lain setiap saat.

This Legal Research aimed for conduct an analytical approach about legal protection in Industrial Design towards Muffler Manufacturer in Special Region of Yogyakarta especially Creampie Muffler and D.O.S Knalpot. Muffler as profduct of local industry needs legal protection about it�¢ï¿½ï¿½s intellectual property rights specifically it�¢ï¿½ï¿½s industrial design. There have been many cases where their product are imitated by another manufacturer. This obviously, leads to a massive loss to the original manufacturer considering the money and efforts they spent on research and development. Therefore, this legal research aims to examine the protection of intellectual property towards Mufller Manufacturer in Special region of Yogyakarta. This legal reseacrh has it characteristic as a descriptive research with empirical-normative approach. The method used in this research are conducted through analysis of primary, secondary and tetriary legal sources supported by the data from the empirical studies. The conclusion on this research are presented by qualitative deductive approach. This reseach has reached a few conclusion.First, the legal protection towards industrial design of muffler manufacturer in Special Region of Yogyakarta especially Creampie Muffler and D.O.S Knalpot is not well conducted. The reason is there is obstacle in the form of the lack of awarenees from the manufacturer, those who has the awareness in the importance of legal protection also thinks that they do not need to register their product for it will not creating an effective legal protection towards them at all. Second, there is a flaw in the impelementation of regulation about novelty element on Industrial Design Act No. 31/2000 in which there is no comprehensive substantive explanation about the novelty element. The mechanism to determine those element are also innefective, this is because the subtantive examination can only be conducted by the objection of the party towards the registration request of any industrial design. Meanwhile, it�¢ï¿½ï¿½s impossible for any party to recognize every design that is being registered.

Kata Kunci : Desain Industri, Unsur Kebaruan, Perlindungan Hukum