Analisis Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2538 (2020) Perihal Upaya Peningkatan Peran Perempuan Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Ditinjau dari Prespektif Hukum Internasional

GEUSAN MACHYAR HAYAT, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip non discrimination dalam Resolusi DK PBB 2538 (2020) hingga bagaimana implikasi daripada Resolusi DK PBB 2538 (2020) ini terhadap negara anggota PBB terkhusus Indonesia selaku pengusul resolusi. Jenis dan sifat penelitian ini adalah Penelitian Normatif sehingga Peneliti banyak melakukan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa isi resolusi ditinjau berdasarkan prinsip non-discrimination dalam beberapa aturan hukum internasional seperti pada Piagam PBB, UDHR, ICCPR, ICESCR, CEDAW, hingga CEDAW General Recommendation No. 23: Political and Public Life yang keseluruhan mendukung persamaan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan berkesesuaian. Serta ditemukan bahwa Resolusi DK PBB 2538 (2020) berlaku mengikat kepada setiap anggota PBB dengan mengacu kepada Pasal 25 dan 49 Piagam PBB yang didukung tinjauan Resolusi berdasarkan ICJ Advisory Opionion Juli 1998 terkait Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapon. Indonesia selaku negara pengusul daripada Resolusi DK PBB 2538 (2020) secara aturan hukum nasional tidak penulis temukan hal yang mendukung daripada pengamalan isi Resolusi a quo hingga pada tidak terdapat tindak lanjut pengalaman resolusi yang telah dilakukan Indonesia selaku pengusul daripada resolusi.

This study aims to find out the application of the principle of non-discrimination in UN Security Council Resolution 2538 (2020) to how the implications of this UN Security Council Resolution 2538 (2020) for UN member states, especially Indonesia as the proponent of the resolution. The type and nature of this research is normative research so that researchers do a lot of document studies to get secondary data. The results showed that the content of the resolution was reviewed based on the principle of non-discrimination in several international legal rules such as the United Nations Charter, UDHR, ICCPR, ICESCR, CEDAW, to CEDAW General Recommendation No. 23: Political and Public Life which as a whole supports equality between men and women can be said to be compatible. It was also found that UN Security Council Resolution 2538 (2020) is binding on every member of the United Nations with reference to Articles 25 and 49 of the UN Charter which is supported by a review of the Resolution based on the July 1998 ICJ Advisory Option regarding the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Indonesia as the proposing country of UN Security Council Resolution 2538 (2020) according to the rules of national law, the authors do not find anything that supports the implementation of the contents of the a quo resolution so that there is no follow-up to the experience of the resolution that has been carried out by Indonesia as the proposer of the resolution.

Kata Kunci : Resolusi DK PBB 2538 (2020), non diskriminasi, Resolusi pendahulu, Implikasi terhadap negara anggota