Perluasan Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

NABILA RIESKA MAULANI, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Keadilan restoratif merupakan prinsip dimana penyelesaian tindak pidana dilihat sebagai suatu proses untuk memulihkan kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban. Salah satu regulasi mengenai keadilan restoratif di Indonesia terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dimana penyidik berwenang untuk menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif. Sayangnya, peraturan tersebut hanya bersifat internal dan tidak memiliki landasan hukum di tingkat peraturan perundang-undangan. Hal ini kemudian berdampak pada proses penegakan hukum tindak pidananya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wewenang penyidik dan melihat implementasi keadilan restoratif oleh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif dimaksudkan untuk melihat kesesuaian Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, penelitian empiris digunakan untuk melihat peran penyidik dalam mengimplementasikan keadilan restoratif serta kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: Pertama, terdapat ketidaksesuaian definisi diskresi oleh undang-undang dan praktek keadilan restoratif sebagai bentuk diskresi oleh kepolisian. Kedua, penyidik tidak memiliki wewenang menurut undang-undang untuk menghentikan penyidikan karena alasan keadilan restoratif. Ketiga, kepolisian tidak memiliki kualifikasi jenis tindak pidana tertentu yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, sehingga kualifikasi berdasarkan penilaian subjektif. Oleh karena itu, pada prakteknya kepolisian bertindak melampaui kewenangannya.

Restorative justice is a principle where the settlement of a crime is seen as a process to recover the loss or suffering experienced by the victim. One of the regulations regarding restorative justice in Indonesia is contained in the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 on Criminal Investigation where investigators are authorized to resolve cases through restorative justice. Unfortunately, this regulation is only applied internally and have no legal basis at the level of legislation. This has an impact on the process of law enforcement for criminal acts. This study aims to examine the authority of investigators and to see the implementation of restorative justice by the Indonesian National Police. This research was conducted with normative and empirical research methods. Normative research is intended to see the suitability of the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 with the applicable laws. Furthermore, empirical research is used to examine the role of investigators in implementing restorative justice and the constraints faced along the process. Based on the results of the study, it is found that: First, there is a incompatibility between the definition of discretion by law and the practice of restorative justice as a form of discretion by the police. Second, investigators do not have the statutory authority to stop investigations for reasons of restorative justice. Third, the police do not have qualification for certain types of crimes that can be resolved through restorative justice, so the qualification is merely based on subjective assessments. Therefore, practically the police are acting beyond their authority.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia