Politik Hukum Kenotariatan Pasca Keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

HARUMI RIZKITA A, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis arah politik hukum kenotariatan pasca keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data sekunder yang mengacu pada bahan hukum terkait permasalahan dan wawancara untuk menguatkan hasil penelitian pada data sekunder tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa Arah kebijakan Pemerintah dalam menyusun Peraturan Menteri akan selalu tunduk pada perintah Undang-Undang yang diatasnya. Selain itu, penyusunan Peraturan Menteri harus didasarkan pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris merupakan salah satu langkah untuk mencapai Sasaran Kegiatan 11 dalam Sasaran Strategis 3 dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 ini. Mengenai arah kebijakan pemerintah dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran UUJNP dan Kode Etik Notaris dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris ialah guna melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Jabatan Notaris dan sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, serta Memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

This Legal Research aims to determine and analyze the political direction of notarial law after the issuance of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 15 of 2020 concerning Procedures for the Examination of the Supervisory Board of Notaries. The legal research employed normative approach with secondary data based on legal material related to the problem, and interviews to the research subject to corroborating the results of research on these secondary data. This research is descriptive in nature and analyzed using qualitative methods. Based on the results of the analysis, it is concluded that the direction of Government policy in drafting Ministerial Regulations will always be subject to the commands of the Law above. In addition, the preparation of a Ministerial Regulation must be based on the Strategic Plan of the relevant Ministries. In terms of drafting Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 15 of 2020 concerning Procedures for the Examination of the Supervisory Board of Notaries is one of the steps to achieve Goal 11 in Strategic Target 3 in the Strategic Plan of the Ministry of Law and Human Rights for 2020-2024. Regarding the direction of government policy in conducting investigations of notaries who are suspected of having violated UUJNP and the Notary's Code of Ethics with the issuance of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 15 of 2020 concerning Procedures for the Examination of the Supervisory Board of Notaries is to implement the provisions of Article 81 of the Law on Notary Office and as an improvement to the previous regulation, namely the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.02.PR.08.10 of 2004 concerning Procedures for Appointment of Members, Dismissal of Members, Organizational Structure, Work Procedures, and Procedures for Examination of the Notary Supervisory Council, as well as Providing legal certainty, justice and legal benefits for the public, Notaries and Notary Supervisory Council.

Kata Kunci : Politik Hukum, Tata Cara Pemeriksaan Notaris, Majelis Pengawas Notaris.