IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP NOTARIS (Analisis Kasus Notaris di Kota Surakarta)

GRACIA WENINGAYU D, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris di Kota Surakarta yang diputus pidana penjara sesuai Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta untuk tidak mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat. Penelitian ini lebih menekankan pada jenis penelitian normative empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer. Tahap pertama yang dilakukan adalah meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer. Data sekunder diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan, dengan mewawancarai responden dan narasumber. Data yang sudah terkumpul baik data sekunder maupun data primer dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris di Kota Surakarta belum efektif terlaksana dikarenakan bagian dari struktur hukum yang belum bekerja secara baik, subtansi hukum terkait peraturan pelaksana yang belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaannya dalam praktik dan budaya Notaris Kota Surakarta masih menunjukkan adanya ketidakpatuhan serta budaya ewuh-pekewuh yang ada. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta untuk tidak mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat adalah: 1) tidak adanya salinan putusan; 2) peraturan pelaksana yang belum mengakomodir pelaksanaan Pasal 13 Undang- undang Jabatan Notaris; 3) tidak ada laporan masyarakat; 4) padatnya pekerjaan Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta; 5) adanya masalah internal Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta.

The purpose of this research is to find out and analyze the enforcement of dishonorable discharge of Notary in Surakarta who was sentenced to imprisonment in accordance with Article 13 Law of Notary Position and to knowthe factors that were taken into consideration by Notary Regional Supervisory Council in Surakarta not to propose dishonorable discharge. This research emphasized more on the type of empirical normative research that used primary and secondary data. The first step is to examine secondary data then continued with primary data research. Secondary data was obtained through library research. Primary data was obtained through field research by interviewing respondents and interviewees. The data that had been collected both primary and secondary data were analyzed using qualitative method, and presented descriptively. The execution of dishonorable discharge of Notary in Surakarta has not been effectively implemented due to part of the legal structure has not worked well, legal substance related to implementing regulations have not regulated clearly in detail and Notary in Surakarta's culture still shows disobedient as well as the existing of ewuh-pekewuh culture. The factors that were taken into consideration by Notary Regional Supervisory Council in Surakarta not to propose dishonorable discharge were: 1) no copy of court decision; 2) implementing regulations had not accommodated the enforcement of Article 13 Law of The Notary Position; 3) no public reports; 4) the job density of Notary Regional Supervisory Council in Surakarta; 5) Internal problems of Notary Regional Supervisory Council in Surakarta.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta, Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris, Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat.