MENGISI RUANG KOSONG: PERAN SHADOW STATE DALAM REDISTRIBUSI HASIL SUMBER DAYA TAMBANG PASIR DI SUNGAI GENDOL, KABUPATEN SLEMAN

DAUD ARIE RISTIYONO, Dr. Wawan Mas'udi

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kajian ini menganalisis peran shadow state dalam melakukan redistribusi kekayaan dari hasil pertambangan pasir kepada masyarakat lokal Desa Kepuharjo dan Glagaharjo. Shadow state disini dapat dengan baik menggantinkan peran negara dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dari operasi pertambangan yang terjadi di wilayahnya. Banyaknya elit yang saling bertarung memperebutkan kepentingan atas pertambangan membuat mereka membentuk jejaring aktor informal, dengan tujuan untuk mengamankan relasi dengan otoritas formal sehingga bisnis pertambangannya dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu studi ini berusaha menjelaskan bagaimana shadow state memberi akses ekonomi sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat, disamping mengamankan jaring bisnisnya dengan membentuk jejaring tadi. Redistribusi yang dilakukan secara politis ini menjadi menarik karena mayoritas studi tentang redistribusi kekayaan di daerah pertambangan masih banyak dilihat menggunakan perspektif ekonomi dan manajerial. Analisis peran jejaring aktor informal tersebut menggunakan konsepsi teori shadow state oleh William Reno dan Barbarra Harris. Teori tersebut membantu dalam menganalisis awal munculnya shadow state yang disebabkan oleh pelapukan fungsi negara. Selanjutnya shadow state selalu berjalan beriringan dengan informal economy sehingga membuat banyak kegiatannya berada di luar bingkai regulasi, sehingga menyebabkan pengaburan antara batas legal dan illegalitas. Terakhir, teori ini menjelaskan kemampuan shadow state dalam �membajak� kebijakan publik sehingga menyebabkan masyarakat yang lebih patuh kepada negara bayangan daripada negara asli. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dibagi menjadi dua kategori; primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan beberapa narasumber penting seperti: kepala desa, kepala dukuh, direktur perusahaan tambang, perwakilan pemerintah daerah, dan masyarakat serta buruh tambang di Desa Kepuharjo dan Glagaharjo. Observasi juga dilakukan untuk memperluas perspektif penulis dalam melakukan analisis, dan data sekunder diperoleh dari peraturan mulai dari pusat hingga daerah. Penelitian ini menemukan bahwa ada kelompok rent-seeker yang bermain dalam jejaring aktor informal pertambangan. Rente tersebut bertujuan untuk mengamankan akses izin pertambangan ke negara juga dapat meminimalisir resistensi dari kelompok masyarakat lokal. Terlepas dari ilegalitas, informalitas, dan rente yang dilakukan oleh shadow state atas operasi pertambangan pasir, mereka tetap memberi akses perekonomian berupa pekerjaan, bantuan sosial, pembangungan infrastruktur yang secara langsung dapat menunjang kesejahteraan masyarakat lokal Desa Kepuharjo dan Glagaharjo. Kajian ini menyimpulkan bahwa shadow state dapat dengan sempurna menggantikan peran negara formal yang seharusnya hadir di mata masyarakat dengan wilayah pertambangan. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat yang lebih patuh dan tunduk kepada shadow state ketimbang negara yang asli.

This paper aim to analyzes role of shadow state in doing wealth redistribution from sand mine resource into the local community of Kepuharjo and Glagaharjo villages. The shadow state can properly replace the role of the state to fulfilling the welfare of the local community from the sand mining operation. The large number of elites fighting each other over interests in mining has made them form a network of informal actors, intending to secure relations with formal authorities so that their mining business can run smoothly without any interruptions. Therefore, this study seeks to explain how the shadow state provides economic access as an increase in people's welfare, in addition to securing its business network by forming this network. This topic of political redistribution is shown appealing because most studies on the redistribution of wealth in mining areas are still seen using economic and managerial perspectives instead of political ones The analysis of the role of the informal actor-network uses the shadow state theory by William Reno and Barbarra Harris. This theory helps in analyzing the early emergence of shadow states caused by the rotting of state functions. Furthermore, the shadow state always goes hand in hand with the informal economy so that many of its activities are outside the regulatory framework, causing a blurring of legal boundaries and illegality. Finally, this theory explains the ability of the shadow state to "hijack" public policies to cause people to obey the shadow state more than the original country. This study is qualitative research with a case study approach. The data are divided into two categories; primary and secondary. Primary data were obtained from in-depth interviews with several important sources such as village heads, hamlet heads, directors of mining companies, representatives of local governments, and communities and mining workers in Kepuharjo and Glagaharjo Villages. Observations were also carried out to broaden the author's perspective in conducting the analysis, and secondary data were obtained from regulations ranging from central to regional. This study found that there are rent-seekers groups that play a role in the informal mining actor-network. The rent is aimed at securing access to mining permits to the state as well as minimizing resistance from local community groups. Apart from the illegality, informality, and rent made by the shadow state for sand mining operations, they still provide economic access in the form of jobs, social assistance, infrastructure development that can directly support the welfare of the local communities in Kepuharjo and Glagaharjo Villages. This study concludes that the shadow state can perfectly replace the role of the formal state that should be present in the eyes of the community with mining areas. So that this causes people to be more obedient and subject to the shadow state than the original country.

Kata Kunci : shadow state, redistribusi, rente, pertambangan pasir.