Implikasi Kewenangan Pengawasan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Sifat Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi

SADAM AFIAN RICHWANUDIN, Mohammad Ibrahim, S.H., L.LM.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

KPK merupakan lembaga negara independen yang independensinya diatur oleh berbagai peraturan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen hukum internasional. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan beberapa implikasi baik secara fungsional maupun secara struktural. Salah satu organ baru yang dibentuk oleh revisi UU KPK adalah Dewan Pengawas yang memiliki beberapa fungsi seperti melakukan pengawasan terhadap organ lain KPK, membentuk kode etik, hingga memberikan izin terhadap tindakan penyadapan. Beberapa fungsi tersebut mengubah mekanisme pengawasan yang terdapat dalam KPK serta berimplikasi pada independensi KPK. Pembentukan Dewas mengubah mekanisme pengawasan terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK. Pada UU yang lama, Pengawasan terhadap Pimpinan dilakukan oleh Tim Penasihat, Direktorat Pengawasan Internal, serta Presiden, DPR dan BPK dalam hal pengawasan eksternal terhadap Pimpinan KPK dengan mekanisme laporan terbuka. Sementara pengawasan terhadap Pegawai dilakukan oleh Pimpinan KPK, Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan Biro SDM yang melakukan penilaian kinerja pegawai. Pasca disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019, pengawasan terhadap Pimpinan dan Pegawai dilakukan oleh Dewas. Pengawasan dilakukan antara lain dilakukan dengan menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik. Kewenangan pengawasan Dewas memiliki implikasi terhadap independensi KPK. Implikasi tersebut diukur dari sifat-sifat independensi badan antikorupsi yang terdapat dalam teori-teori yang ada maupun dari dokumen-dokumen seperti UNCAC dan Jakarta Principle. Pertama, pembentukan Dewas berpengaruh pada berubahnya desain kelembagaan pada KPK yang akan berpotensi mengurangi independensi Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kedua, kewenangan Dewas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK juga tidak memenuhi aspek independensi fungsional. Ketiga, kewenangan Dewas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tidak sesuai dengan Pasal 36 UNCAC tentang prinsip independensi Keempat, kewenangan Dewas untuk melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip KPK dimana komisi antikorupsi seharusnya bertanggungjawab kepada publik.

KPK is an independent state institution whose independence is regulated by various regulations, Constitutional Court decisions, and international legal documents. Amendments to UU 30 of 2002 concerning the Komisi Pemberantasan Korupsi have several implications both functionally and structurally. One of the new organs formed by the revision of the KPK Law is the Supervisory Board which has several functions such as supervising other KPK organs, establishing a code of ethics, and granting permission for wiretapping. Some of these functions change the supervisory mechanism contained in the KPK and have implications for the independence of the KPK. The formation of the Dewas changed the oversight mechanism for KPK leaders and employees. In the old law, Supervision of the Leadership was carried out by the Advisory Team, the Directorate of Internal Supervision, as well as the President, DPR and BPK in terms of external oversight of KPK leaders with an open reporting mechanism. Meanwhile, supervision of employees is carried out by the leadership of the Komisi Pemberantasan Korupsi, the Internal Oversight Division and Public Complaints, and the HR Bureau, which conducts employee performance appraisals. After the passing of UU 19 of 2019, supervision of Leaders and Employees was carried out by Dewas. Supervision is carried out, among others, by receiving and following up reports from the public regarding suspected violations of the code of ethics committed by KPK leaders and employees and holding hearings to examine any suspected violations of the code of ethics. Dewas's authority to supervise had implications for the independence of the KPK. This implication is measured from the independence characteristics of the anti-corruption body contained in existing theories as well as from documents such as the UNCAC and the Jakarta Principle. First, the formation of the Dewas had an effect on changing the institutional design of the KPK which would have the potential to reduce the independence of the leadership in carrying out their duties and powers. Second, the Dewas's authority to supervise the implementation of KPK's duties and powers also did not fulfill the aspect of functional independence. Third, Dewas's authority to grant or not permit wiretapping, search, and / or confiscation was not in accordance with UNCAC Article 36 regarding the principle of independence.

Kata Kunci : Pengawasan, Dewas KPK, Independensi