REFORMA AGRARIA DAN TANAH ULAYAT (KAJIAN EKONOMI POLITIK TERHADAP KONFLIK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT SENAMA NENEK)

MHD ZAKIUL FIKRI, Dr. Bambang Hudayana, M.A.

2021 | Tesis | MAGISTER ANTROPOLOGI

Pada tahun 2019 pemerintah menyelesaikan konflik klaim hak antara Masyarakat Adat Senama Nenek dengan perusahaan negara PTPN V atas lahan ulayat seluas 2.800 hektar melalui program reforma agraria. Program yang menggunakan payung hukum Perpres No. 86 Tahun 2018 itu berhasil dilakukan, sebanyak 1.385 sertifikat hak milik terbit di atas lahan yang menjadi objek konflik. Meskipun masyarakat memegang sertifikat, tetapi pengelolaan perkebunan yang ada di atas lahan masih dikendalikan oleh perusahaan. Selain itu, terjadi persoalan di internal masyarakat. Karenanya, penelitian ini ditujukan untuk melihat secara ekonomi politik mengapa setelah dilakukan reforma agraria ala Perpres No. 86 Tahun 2018 masih terdapat permasalahan akses atas lahan tersebut. Dengan menggunakan metode etnografi yang merupakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan mulai dari Desember 2020 sampai April 2021 di Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek yang termasuk ke dalam administaratif Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Data-data penelitian diambil dari data primer berupa observasi dan wawancara bersama para informan. Selain itu, juga menggunakan data sekunder yaitu hasil studi literatur dan arsip atau dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebab persoalan tidak bisa diselesaikan oleh reforma agraria di Senama Nenek ialah alih-alih memberikan hak akses kepada masyarakat adat untuk mengelola lahan ulayatnya secara mandiri dan aman, program tersebut justru lebih menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini merupakan dampak dari pola kemitraaan yang menjadi sepaket agenda dalam program reforma agraria yang justru menguatkan kuasa perusahaan dalam mengakses lahan. Koperasi sebagai institusi yang menaungi para masyarakat adat malah dijadikan perpanjangan tangan perusahaan oleh elite-elite pengurusnya bersama elite pemerintahan desa. Inilah yang juga menyebabkan di internal masyarakat sendiri terjadi perpecahan sebagai rembesan dari dinamika pasca reforma agraria.

Through the agrarian reform program in 2019, the government resolved the conflict of rights claims between the Senama Nenek Indigenous Peoples and the state-owned enterprise PTPN V over ulayat land covering an area of 2,800 hectares. The program based on President Regulation No. 86 of 2018 was successfully carried out, as many as 1,385 the right of ownership certificates was issued on land which was the object of conflict. Even though the community holds a certificate, the management of plantations is still controlled by the company. Besides, there is a problem within society itself after the agrarian reform program. Therefore, this research is aimed to find out based on the political economy why the agrarian reform policy ala President Regulation No. 86 of 2018 does not solve the problem of land access in Senama Nenek. Using the ethnographic methods which is a type of qualitative research, this research was carried out from December 2020 to April 2021 in the Indigenous Peoples of Kenegerian Senama Nenek who are included in the administration of Senama Nenek Village, Tapung Hulu District, Kampar Regency, Riau Province. Research data is taken from primary data in the form of observations and interviews with informants. In addition, it also uses secondary data such as the results of literature studies and archives or documents. The result shows that the agrarian reform in Senama Nenek has not been able to resolve the conflict that occurred because instead of giving indigenous peoples access rights to manage their ulayat lands independently and safely, the program is actually more profitable for the company. This is the impact of the partnership pattern which is a part of the agrarian reform package that strengthens the power of companies in accessing land. Cooperatives as institutions that overshadow indigenous people are unfortunately used as an extension of the company by the management elite together with the village government elite. As seepage from the post-agrarian reform dynamics, this is also created divisions within society itself.

Kata Kunci : Masyarakat Adat, PTPN V, Reforma Agraria, Tanah Ulayat.