International Responsibility and Liability of Launching State for Nuclear-Powered Space Objects Falling in the High Seas

RAKHA JAUZAA P KAMIL, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Luar angkasa sebagai batas akhir membawa berbagai peluang menarik untuk berbagai pihak dari negara hingga entitas swasta. Penggunaan sumber tenaga nuklir dianggap bermanfaat dikarenakan dapat digunakan untuk misi angkasa yang dapat bertahan lama. Namun, kasus Cosmos-954 menunjukan bagaimana tenaga nuklir dapat berbahaya untuk lingkungan bumi. 1972 Liability Convention merupakan konvensi utama untuk mendapatkan kompensasi, namun konvensi ini hanya mengatur kerusakan terhadap properti di wilayah sebuah negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum internasional akan mengatur dalam kasus-kasus di mana kerusakan terjadi di laut lepas yang bukan merupakan wilayah negara manapun. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang sebagian besar berfokus pada hukum, kasus, dan studi literatur untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis melalui observasi analisis deskriptif. Setelah melakukan analisis, penelitian hukum ini menemukan bahwa hukum antariksa mengenal baik istilah tanggung jawab maupun pertanggungjawaban. Namun, gagasan pertanggungjawaban mengalami keterbatasan sebagaimana diatur dalam 1972 Liability Convention, meskipun seharusnya menjadi konvensi utama untuk memberikan kompensasi segera untuk korban. Dalam kasus hipotesis di mana kerusakan yang timbul di laut lepas disebabkan oleh objek antariksa bertenaga nuklir, peralihan ke gagasan tanggung jawab diperlukan untuk dilakukan agar dapat meminta tanggung jawab negara atas kerusakan tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa restitusi dan kompensasi merupakan bentuk reparasi ideal untuk kerusakan tersebut.

Outer space as the final frontier brings various exciting opportunities for various actors from states to private entities. The use of nuclear power sources is perceived to be beneficial as it could be used for a more long-lasting mission. However, the incident of Cosmos-954 shows how this type of power source may be a danger to the Earth�s environment. The 1972 Liability Convention is the prime convention for compensation, however, it generally notes only damages to the property of states. This poses a question as to how international law would regulate in cases where the damage arises in the high seas where it is not a territory of any state. This legal research employs normative legal research method which predominantly relies on laws, regulations, case laws, and literature studies to analyze the research questions given. The data are primarily gathered through literature study of which consist of primary, secondary, and tertiary legal sources. The data are analyzed through descriptive analysis observation. After conducting the analysis, this legal research finds that space law recognizes both terms of responsibility and liability. However, the liability notion suffers from the limitation as set under the 1972 Liability Convention, despite being the prime convention for prompt compensation for victims. In the hypothetical case where there are damages arising from nuclear-powered space object to the high seas, a recourse to the responsibility notion would be needed in order to hold the state responsible for such damages. The research also finds that restitution and compensation would be the ideal form of reparation for such damage.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pertanggungjawaban, Objek Angkasa Bertenaga Nuklir, Laut Lepas. / Responsibility, Liability, Nuclear-Powered Space Objects, High Seas.