Consistency and Legality of Electronic General Meeting of Shareholders Provision and Resolution in Publicly Traded Company Under Financial Service Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020

MUHAMAD HAFIZH AKRAM, Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Sejak Covid-19 membatasi pergerakan secara fisik, tidak mungkin rasanya untuk mengadakan RUPS secara konvensional di perseroan terbuka dengan mempertimbangkan jumlah pemegang saham yang cukup besar untuk datang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan Nomor 16/POJK.04/2020 yang memperbolehkan perseroan terbuka untuk mengadakan RUPS secara elektronik. Di sisi lain, Pasal 77 Undang-Undang Perseroan terbatas sudah membuka kemungkinan untuk sebuah perseroan mengadakan RUPS secara elektronik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Sehingga, praktik RUPS elektronik dalam perseroan terbuka dapat diterima menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Namun, berdasarkan aturan yang baru diterbitkan, terdapat inkonsitensi norma dalam Peraturan Otoritas 4Jasa Keuangan mengenai RUPS Elektronik dengan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga, timbul pertanyaan apakah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 diperbolehkan untuk inkonsisnten dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan bagaimana cara memastikan legalitas keputusan RUPS Elektronik. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif dibantu dengan kegiatan wawancara untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi literatur dan studi lapangan. Data yang didapat dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder Data yang didapat tersebut kemudin dianalisis secara kualititif dan menggunakan pendekatan deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, terdapat beberapa norma spesifik tentang RUPS elektronik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, mengenai syarat bentuk partisipasi dalam rapat dan risalah rapat RUPS. Norma yang bertentangan tersebut tidak dibenarkan untuk inkonsisten dengan undang-Undang Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Inkonsistensi norma tersebut melanggar prinsip lex superior derogate legi inferior. Kedua, pemenuhan seluruh prosedur dan syarat dalam menyelenggarakan RUPS elektronik adalah kunci untuk memastikan legalitas keputusan RUPS elektronik. Kegagalan dalam memenuhi seluruh prosedurdan syarat dalam menyelenggarakan RUPS elektronik dapat mengakibaktakn tidak sahnya keputusan RUPS tersebut. Terlebih lagi, masalah terkait pemenuhan penyelenggara e-RUPS dan tata cara memastikan kehadiran elektronik partisipan penting untuk dijawab.

Since Covid-19 creates physical limitations, it seems impossible to hold conventional GMS in a publicly-traded company by taking into account a large number of shareholders that would attend the meeting. In order to tackle such problem, the Financial Service Authority issue a new regulation Number 16/POJK.04/2020 which enables the publicly traded company to implement GMS electronically. On the other hand, Article 77 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company already opens the possibility for a company to implement GMS electronically due to the development of information technology. The practice of implementing GMS electronically in publicly traded company could be accepted according to Law Number 40 of 2007. However, due to the issuance of the new regulation, there are norms under the Financial Service Authority Regulation which is inconsistent with Article 77 of the Indonesian Company Law. Hence, it leads to the question whether the Financial Service Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 is permissible to be inconsistent with Law Number 40 of 2007 and how to ensure the legality of the GMS resolution that is formed electronically also must be answered. This research uses normative approach with the support of interview activity to answer the research questions. The data collection method in this research are literature study and field study. The data acquired in this research are primary and secondary data. The data acquired in this research are analyzed qualitatively and use deductive approach. This legal research finds that, first, the norms there are specific norms of electronic GMS under the Financial Service Authority Regulation is not consistent with the norms under Law Number 40 of 2007, specifically in regards to the requirement of form of participation and the minutes of GMS. The norms of electronic GMS under Financial Service Authority Regulation are not permissible to be inconsistent with the Indonesian Company Law according to the hierarchy of law principles. Such inconsistency violates lex superior derogate legi inferior principle. Second, the fulfillment of all procedural requirements in the electronic GMS serves as the key to ensure the legality of the electronic GMS resolution. Failure to fulfill the procedural requirements may lead to the consequence of invalidity of the GMS and its resolution. Moreover, issues related with the compliance of the e-RUPS provider the compliance e-RUPS provider and its system and ensuring the electronic attendance of the participant are important to be answered in practice

Kata Kunci : Publicly Traded Company, General Meeting of Shareholders, Electronic General Meeting of Shareholders, Financial Service Authority