Laws Covering Cybersex Trafficking in Indonesia and the Philippines

GABRIELLA NATASHYA H, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M(HR), Ph.D.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk menganalisis undang-undang perlindungan anak saat ini di Indonesia dan Filipina dalam menanggapi pelecehan seksual anak yang dilakukan melalui internet, yaitu cybersex trafficking. Bentuk pelecehan seksual terhadap anak ini memiliki modus operandi yang berbeda, yaitu memungkinkan tidak terjadinya sentuhan antara pelaku dan korban. Selain itu, karena sifat dari pelecehan seksual ini tidak dibatasi oleh batas-batas geografis dan adanya peningkatan aksesibilitas internet yang terjadi selama beberapa dekade terakhir di Asia Tenggara berarti bahwa hukum siber di kawasan tersebut perlu diperbarui untuk mengakomodasi perlindungan mutlak hak-hak anak. Penelitian Hukum ini dilakukan melalui pendekatan normatif, karena sumber-sumber seperti peraturan yang relevan dan penjelasannya, karya literatur, laporan serta penelitian hukum sebelumnya sangat penting untuk digunakan untuk menganalisis hukum yang ada di kedua negara tentang topik cybersex trafficking. Penulis mencari apakah hukum nasional sesuai dengan standar internasional yang wajib diikuti oleh Negara. Pada akhirnya, Penelitian Hukum ini menemukan bahwa undang-undang yang ada saat ini dari masing-masing negara tidak dapat secara mutlak mencegah terjadinya cybersex trafficking. Di Indonesia, Penulis menemukan bahwa hukum yang tertinggal oleh zaman dan dibuat terburu-buru adalah masalahnya. Sedangkan di Filipina, dalam undang-undang anti pornografi anak itu sendiri, pasal-pasal yang bertentangan di dalam undang-undang itu sendiri tampaknya menghentikan proses penghentian perdagangan seks dunia maya. Penulis selanjutnya menyimpulkan bahwa Negara berkewajiban untuk proaktif dalam mengambil tindakan terhadap bentuk-bentuk baru pelecehan seksual anak, dengan mengubah undang-undang yang sudah ketinggalan zaman, terlibat dalam kerjasama internasional, dan memiliki sarana yang tepat untuk mencegah terjadinya tindakan cybersex trafficking.

The purpose of this Legal Research is to analyse the current child protection laws in Indonesia and the Philippines in response to child sexual abuse conducted over the internet, namely, cybersex trafficking. This form of child sexual abuse has a different modus operandi, which precludes the commission of touch between the perpetrator and the victim. Moreover, since the nature of this act is not limited by geographical boundaries and that the rise of internet accessibility that occurs over the last couple of decades in Southeast Asia would mean that the region needs to be updated to accommodate the absolute protection of children’s rights. This Legal Research is conducted through a normative approach, as sources such as relevant regulation and its elucidations, works of literature, reports as well as preceding legal research are essential to be used to analyse the existing law in both countries on the topic of cybersex trafficking. The Author seeks whether national laws are in compliant with the international standards the States are obliged to follow. In the end, this Legal Research finds that the current laws that exist from each countries are unable to absolutely prevent cybersex trafficking from occurring. In Indonesia, the Author found that outdated and rushed laws are the problem. While in the Philippines, within the anti-child pornography law itself, contradicting Articles within the applicable law itself seems to halt the process of halting cybersex trafficking to occur. The Author further concluded that State has the obligation to be proactive in taking action against new forms of child sexual abuse by amending outdated laws, being involved in international cooperation, and have the appropriate means to prevent the act of cybersex trafficking to occur.

Kata Kunci : Cybersex Trafficking, Children’s Rights Law, Cybercrime Law, Indonesia, The Philippines.