Towards Prosecuting United States Nationals for Alleged Crimes Committed in the Situation in Afghanistan

RABITA MADINA, Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Negara Pihak (state parties) terhadap Statuta Roma memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC. Sejak pembentukannya, Perjanjian Pasal 98 telah menghambat tujuan ICC dalam mengakhiri impunitas dengan memberikan batasan terhadap kemampuan negara pihak (state parties) untuk bekerja sama dalam menegakkan jurisdiksi terhadap warga negara Amerika Serikat. Putusan ICC yang menyetujui dimulainya investigasi terhadap Situasi di Afganistan membuktikan adanya niat kuat dari jaksa penuntut untuk menyelidiki anggota CIA dan tentara Amerika Serikat atas kejahatan yang diduga dilakukan di Afghanistan, Romania, Polandia, dan Lithuania. Putusan tersebut juga menyinggung tentang kemungkinan timbulnya masalah tentang konflik kewajiban perjanjian internasional yang saling bertabrakan di antara negara yang berkepentingan. Penelitian ini mengambil pendekatan normative-empiris untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan riset literatur. Data-data yang diterima pada penelitian ini ialah data primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut dianalisis dan didukung menggunakan analisis-observatif deskriptif terhadap kasus hukum dan karya tulis. Penelitian hukum ini menunjukan bahwa (1) adanya Perjanjian Pasal 98 menjadi hambatan terbesar bagi ICC untuk mengadili warga negara Amerika Serikat dalam Situasi di Afganistan. Hal ini dikarenakan Perjanjian Pasal 98 menimbulkan kewajiban perjanjian internasional yang bertabrakan dengan Statuta Roma sehingga ICC tidak dapat menerbitkan surat perintah untuk menangkap warga negara Amerika Serikat. Secara alternatif, ICC dapat menerbitkan surat perintah untuk menangkap warga Amerika Serikat yang ditujukan pada negara pihak yang tidak terikat dengan Perjanjian Pasal 98 dengan Amerika Serikat. Selanjutnya, (2) ICC harus memberikan pertimbangan tentang konflik antar kewajiban di perjanjian internasional dengan menyimpulkan bahwa Perjanjian Pasal 98 bertentangan dengan hukum atau tidak berlaku menurut VCLT agar dapat mencapai tujuannya dalam mengakhiri impunitas.

State Parties to the Rome Statute have the general obligation to cooperate with the ICC. Since its inception, the Article 98 Agreement has undermine ICC's objective of ending impunity by limiting state partiesvability to cooperate in exercising jurisdiction over United States nationals. The ICC's recent authorization on investigation in the Situation in Afghanistan confirms that the Prosecutor intends to investigate members of the CIA and United States Military Forces for alleged crimes committed in Afghanistan, Romania, Poland and Lithuania. The decision also touched upon the possibility of issues in regards to conflicting treaty obligations to be raised by interested States. This research uses normative approach to answer the research question. This research also utilized literature research. The data acquired in this research are primary, secondary, and tertiary data. Such data are analyzed and supported through descriptive analysis observation on case laws and scholarly works. This legal research finds that (1) the existence of the Article 98 Agreement becomes the ICC's biggest roadblock to prosecute United States nationals in the Situation in Afghanistan. This is because the Article 98 Agreement creates conflicting treaty obligation with the Rome Statute that makes the ICC unable to pursue a request on arrest or surrender of United States nationals. Alternatively, (2) the ICC could issue a request on arrest or surrender to State Parties that have not entered into Article 98 Agreements with the United States. Furthermore, (2) the ICC should address the issue of conflicting treaty obligations by rendering the Article 98 Agreement to be unlawful or invalid under the VCLT to fulfill its mission on ending impunity.

Kata Kunci : International Criminal Court, Article 98 Agreement, Treaty Conflicts, VCLT