Political Expression in Examining Treason Against Territorial Integrity

REANDY SUMMA J, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Makar adalah bentuk dari kejahatan politik dan makar terhadap keutuhan wilayah adalah salah satu kejahatan makar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Implementasi dari pasal mengenai makar terhadap keutuhan wilayah seringkali memunculkan kritik karena dianggap mengkriminalisasi ekspresi politik yang sah sebagai kejahatan makar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedakan ekspresi poltik dari kejahatan makar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Penelitian ini bertumpu pada putusan kasus, undang-undang dan peraturan, serta studi literatur untuk menampilkan analisis terhadap isu. Penelitian hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, adanya disparitas pemidanaan yang tidak beralaskan dalam implementasi pasal diakibatkan oleh ketidakpastian hukum; dan kedua, putusan dari kasus-kasus yang dianalisa menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap ekspresi politik sebagai makar terhadap keutuhan wilayah yang tidak dapat dibenarkan.

Treason is a form of political crime and treason against territorial integrity is one of the treason offenses that is stipulated on Indonesian Criminal Code. The implementation of the article regarding treason against territorial integrity often rises criticism because it is deemed to criminalize a legitimate political expression as a treason offense. Therefore, this research aims to distinguish freedom of expression from treason crime. This legal research is conducted with normative methodology by statute, conceptual, and case studies approach. This research relies on verdicts of various cases, reflecting to laws and regulations, and literature studies to display analysis on the issues. This legal research concludes that firstly, there are evidences of unwarranted sentencing disparity that is caused by legal uncertainty; and secondly, the verdicts of the cases criminalize political expression as treason against territorial integrity which is unjustifiable.

Kata Kunci : Treason, Territorial Integrity, Political Expression, Rights to Self-Determination