LEGAL STUDY ON THE STATE RESPONSIBILITY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE DAMAGES CAUSED BY THE OUTBREAK OF THE COVID-19 VIRUS

BAGOES CARLVITO W, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., MA.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Dengan seluruh dunia saat ini dilanda pandemi COVID-19, beberapa pakar hukum, terutama yang memiliki keahlian di bidang hukum internasional mulai berteori tentang kemungkinan tindakan hukum bisa diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab. Gagasan ini pun muncul karena kerusakan ekonomi besar-besaran yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 di banyak negara. Banyak yang percaya bahwa pengadilan internasional harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas masalah ini, lebih spesifiknya untuk menjawab dua pertanyaan utama; apakah ada tuntutan yang dapat dibuat terhadap China, mengingat kegagalan mereka untuk menahan wabah pada tahap awal pandemi? Dan kedua, apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi atas gugatan tersebut, jika demikian apa yang menjadi dasarnya dan apa implikasi putusan dari Mahkamah Internasional tersebut? Diharapkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada kejelasan lebih lanjut tentang isu ini dan negara-negara yang berpotensi dirugikan memiliki dasar teoritis yang kuat untuk melanjutkan, atau tidak melanjutkan, dengan sebuah klaim tanggung jawab negara terhadap China di Mahkamah Internasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertumpu pada berbagai doktrin dan hukum internasional terkait. Sumber hukum utama dalam studi ini adalah Draf Artikel Tanggung Jawab Negara tahun 2001 atau ARSIWA oleh Komisi Hukum Internasional, dan dilengkapi dengan kasus-kasus dalam ICJ atau Pengadilan hukum internasional lainnya, dan juga hukum nasional jika relevan. Studi ini telah sampai pada dua kesimpulan utama, pertama; bahwa ada klaim yang dapat diajukan terhadap China, ini karena tindakan China pada tahap awal wabah telah melanggar kewajiban mereka terhadap Peraturan Kesehatan Internasional atau IHR. Namun, klaim yang dibuat oleh negara-negara yang dirugikan terhadap China harus mempertimbangkan betul penilaian kerugian mereka, karena diperlukan korelasi yang erat antara kerugian mereka dan tindakan China yang sebenarnya. Kedua, Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi atas masalah ini, baik yurisdiksi umum maupun yurisdiksi penasihat. Pengadilan memiliki yurisdiksi karena klausul yurisdiksi dalam Konstitusi WHO dan yurisdiksi penasehat karena WHO adalah badan yang mampu dan berwenang untuk meminta pertanyaan ke Pengadilan terkait masalah tersebut.

With the entire world currently ravaged by the COVID-19 pandemic, many legal scholars especially those with expertise in international law has begun theorizing on the possibility of a legal action to be taken against those who are responsible. This notion is not far-fetched considering the massive economic damages the outbreak has caused in countless states; many believe that the international court of justice should step in to settle the issue once and for all. This study aims to discuss this particular matter, and more specifically to answer two main questions; whether there is a claim that could be made against China, considering their failure to contain the outbreak due to their negligence in the early stages of the pandemic, where injured states could claim state responsibility? And second, whether the International Court of Justice has jurisdiction over the claim, if so what are the basis for it and what are the implications of a judgement from the International Court of Justice? It is hoped that by answering these questions, there are more clarity on the issue and potential injured states are have a solid theoretical basis to proceed, or not to proceed, with a claim of state responsibility against China under the International Court of Justice. The type of research that is used within this study is a normative legal research, which relies on various related international law doctrines and laws. The primary source of law in this study will be the Draft Articles of State Responsibility of 2001 or ARSIWA by the International Law Commission, and supplemented by cases within the ICJ and other international law chambers, and also national laws if relevant. This study has arrived at two major conclusions, first; that there is a claim that could be made against China for state responsibility, this is because Chinas actions in the early stages of the outbreak has violated their obligation against the International Health Regulations or IHR. However, any claim made by injured states against China must take careful consideration on their assessment of damages, as a close correlation of their damages and actions taken by China are needed. Second, the International Court of Justice does have jurisdiction over this matter, both contentious jurisdiction and advisory jurisdiction. The Court has contentious jurisdiction due to a jurisdictional clause within the WHO Constitution and advisory jurisdiction as WHO is a capable and authorized body to request a question to the Court regarding the issue.

Kata Kunci : Tanggung jawab Negara, COVID-19, Mahkamah Internasional, China