Proses pengisian jabatan dan berbagai permasalahannya :: Studi pada Pemerintah Daerah Propinsi Lampung

HERMANTO, Yudy, Drs. Mashuri Maschab, SU

2002 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pelaksanaan Otonomi Daerah berimplikasi kepada penggabungan lembaga vertikal di daerah berserta aparatnya dengan dinas Daerah. Pembentukan struktur baru diwujudkan dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 2000 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian jabatan di dalamnya. Permasalahan penelitian ini berfokus kepada proses pengisian jabatan di lingkungan . Pemerintah Daerah Propinsi Lampung berlangsung dan berbagai permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengisian jabatan baik jabatan struktural, jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan jabatan hngsional serta berbagai permasalahan yang tejadi pada saat berlangsungnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Penelitian ini bersifat deskripsi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana peneliti sebagai instrumen utama. Data yang diperlukan adalah data sekunder (berupa dokumen, surat keputusan, hasil rapat) dan data primer (berupa keteranganketerangan yang diperoleh dari wawancara). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh meliputi : pertama deskripsi tentang perbandingan jumlah dinas, instansi, badan dan biro-biro di Pemerintah Daerah Propinsi Lampung beserta jumlah jabatannya sebelum dan setelah pelaksanaan Otonomi Daerah. Kedua, deskripsi tentang kronologis dan tahapan-tahapan dalam proses pengisian jabatan mulai dari eselon 11, eselon III sampai eselon IV. Ketiga, diperoleh gambaran tentang proses pengisian jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan berbagai jabatan Gngsional. Dari deskripsi tersebut dapat dianalisis bahwa proses pengisian jabatan-jabtan . dimaksud menimbulkan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat administratif maupun yang bersifat politis. Permasalahan tersebut antara lain : semakin gemuknya struktur organisasi, pemborosan anggaran, rentang kendali yang melebar, sulitnya koordinasi, duplikasi pekerjaan, adanya penyelahgunaan wewenang, intervensi kepentingan dan adanya keinginan status quo. Dalam mengantisipasi dan memperkecil permasalahan serta upaya meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, maka Pemerintah Daerah Propinsi Lampung telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain : (1) evaluasi kinerja bagi pejabat eselon I dan eselon 11 yang memasuki usia pensiun, dan (2) mengadakan psikotest bagi pejabat eselon 11, eselon I11 dan eselon IV yang hasilnya akan dijadikan sebagai acuan dalam memilih pejabat dimasa yang akan datang. Kesimpulan yang diperoleh adalah pada hakekatnya proses pengisian jabatan struktural yang diatur dengan Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2000 tentang kriteria penilaian persyaratan pengangkatan dalam jabatan struktural telah mengikuti prinsip yang ada dalam merit szstem, namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan harapan. Lemahnya posisi Baperjakat dalam memberikan pertimbangan kepada Gubernur selaku pembina kepegawaian Daerah Propinsi. Saran yang diajukan adalah perlunya pengkajian ulang terhadap banyaknya nomenklatur jabatan baik pada Dinashnstansi, UPTD dan jabatan hngsional. Perlunya evaluasi kinerja bagi pejabat pada setiap instansi serta pemanfaatan hasil pelaksanaan psikotest yang dijadikan sebagai dasar dalam pengisian jabatan dimasa yang &an datang.

The implementation of local autonomy implies in the combining of vertical bodies exist in the local government along with their officials into the local apparatus. The creation of that new structure is realized with the using of Peraturan Daerah (the Local Laws) Number 15, 16, and 17 Year 2000 that regulates the Local Government's Organization and Way of Conducts . The issue raised in this research is focused in the process of filling positions in the Local Government of the Province Lampung and its related problems. This research aims to frnd out the process of positions filling whether it is in structural, UPTD (Unit Pelahma Teknis Dinas), or hctional offices and raise some related issues taking place at the era of the implementation of Local Autonomy. It is a descriptive research that uses qualitative analysis technique where the researcher becomes the main instrument. The data needed here are both secondary (in the forms of documents, letters of intent, minutes) and primary 'data (information collected from interviews). In order to gain those data, the technique of documentation, interviews, and observations are applied. The results of the research are listed as follow. One, description on the comparison of the numbers of offices, agencies, bodies, and bureaus of the Local Government of the Province Lampung before and afier the implementation of local autonomy. Two, description on the chronology and steps of positions filling from echelon 11, 111, and IV. 7lwee, description on the process of positions frlling in the Unrt Peluksuna Teknis Dinas (UPTDI and other fhnctional positions. The above-mentioned descriptions suggest that in the process of positions fdling there raised some problems, including administrative and political ones. Some of the problems are: the fattening organizational structures, spoiling of budgets, widening control span, the difFiculty in coordination, job duplications, corruption, interest intervention, and willingness to stand in status-quo. In order to anticipate and solve those problems, the Local Government of the Province Lampung promotes policies such as: (1) makes evaluation on the performance of the officer of echelon 11, III, and IV who are about to retire; and (2) holds a psycho-test for officers of echelon 11, 111, and N whose result will be used as a reference to assign officials in the future. The conclusion of this research is that the process of positions ftlling as regulated with Governor Decree No. 40 Year 2000 has somehow follows the principle of merit system. Yet, the implementation is still far from the hope as the position of Baperjakat is still too weak to give advice and suggestions to the Governor (the head of local government). We suggest that there should be a reexamining process for official moment-clatter in the local agencies, UPTD, and other functional offices. Evaluations on the performance of the officials as well as the using of the results of the psycho-test as the reference in the filling position process should be maximized.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah,Pengisian Jabatan