Implikasi Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi

IBRAHIM RUSLI JUNIOR, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari perubahan Undang-Undang KPK terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga memaparkan hambatan yang dialami penyidik setelah diberlakukan Revisi kedua UU KPK. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer tersebut diperoleh dari wawancara terhadap narasumber dan responden kemudian di dukung oleh data sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif. Dari hasil penilitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa Perubahan Undang-Undang KPK ini membuat penurunan kinerja KPK. Perubahan ini merupakan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemenrintah dalam rangka meningkatkan pengawasan dan mengubah status kepegawaian menjadi ASN seperti penegak hukum lainnya. Namun angka Penyidikan dan Operasi Tangkap Tangan(OTT) merosot tajam, adanya Dewan Pengawas menambah proses administrasi, hilangnya status penyidik pada Pimpinan KPK meragukan keabsahan penandatanganan Sprindik oleh Pimpinan KPK, adanya kewenangan SP3 menjadi permasalahan baru, dan perubahan status kepegawaian Penyidik menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengurangi independensi penyidik. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan mempercepat proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan yang dialami penyidik setalah adanya Perubahan Undang-Undang ini adalah hadirnya Dewan Pengawas, hadirnya Dewas menambah proses administrasi yang mengharuskan mereka beradaptasi. Sebelumnya ketika melakukan penyitaan hanya memberitahukan kepada Pimpinan kini memerlukan izin dari Dewas. Perubahan status pegawai juga akan menjadi ancaman, karena banyak sebelumnya penyidik PNS yang ditugaskan di KPK mengundurkan diri dari kesatuannya karena adanya intervensi dari kesatuannya itu. Perubahan Undang-Undang KPK membuat penyidik sulit bergerak kedap dan cepat.

ABSTRACT This research aims to analyze the implication of the revision of KPK Act to the investigation process towards criminal act of corruption. This research also explains the obstacles on investigation after the second revision of KPK Act. This legal research is an empiric descriptive research. The data used on this research are mainly secondary data which consists from primary, secondary and tertiary legal sources. The primary data is collected through interview with respondents and relevant informants and is collected by secondary data. The data obtained during this research is then analysed qualitatively with descriptive argumentation. This research concludes that the revision on KPK Act results in the decreased performance of the KPK. This change is the desire of the DPR and the Government in order to improve supervision and change the status of employees to civil servants like other law enforcers. The rate of investigation and arrest operation declines drastically, the presence of the Board of Supervisors compound the administration process, the fact that the commissioners are no longer hold the status as investigator also creates an uncertainty on the legality of Investigation Warrant issued by the commissioners, the authority to issues a Termination Investigation Warrant is disputed because it hold the contradiction with the Constitutional Court decision, and the transfer of status of the employee to become civil servants could damage their independency. The Mahkamah Konstitusi's decision is expected to accelerate the process of investigating criminal acts of corruption. The obstacles faced by the investigators after the revision of this act are the presence of the Board of Supervisors which creates more administrative process and forced them to adapt. Formerly the seizure procedure only required a notice to the commissioners now required an authorization from the Board of Supervisors which could take 1 to 2 days to be approved. The transfer of status to civil servants also creates a menace because previously many Investigators that hold the status of civil servants resign from their civil service position as a result of the intervention from the unit and focus to become KPK Investigator. This act revision prevent the investigator to work swiftly and impermeable.

Kata Kunci : Revisi Kedua Undang-Undang KPK, Penyidikan, Penyidik