Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Klaten

NADILA LARASATI A, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.H

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penyebab keterlambatan pembayaran klaim antara BPJS Kesehatan dengan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, perlindungan Hukum bagi rumah sakit terhadap keterlambatan pembayaran klaim yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, dan penyelesaian keterlambatan pembayaran klaim yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis. Data informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyebab BPJS Kesehatan tidak melaksanakan ketentuan mengenai pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten karena defisit dari BPJS Kesehatan Pusat yang terjadi pada tahun 2020. Hal ini juga dialami oleh semua fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rumah sakit terhadap keterlambatan pembayaran klaim dengan melakukan perlindungan hukum internal yaitu mencantumkan klausula pada perjanjian kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan mengenai hak dan kewajiban agar kepentingan rumah sakit tetap terlindungi, membuat tim PIC dan tim pencegah kecurangan pada setiap bidang agar mengupayakan keterlambatan bukan disebabkan karena human error. Rumah sakit juga mendapat perlindungan hukum secara eksternal yaitu dengan diberlakukannya sistem ganti rugi jika keterlambatan pembayaran klaim tetap terjadi dan menempatkan pengaturan mengenai ganti rugi dalam peraturan perundang-undangan. Penyelesaian keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada RSJD Dr. RM. Soedjarwadi dilakukan dengan BPJS Kesehatan membayar denda sejumlah yang diatur dalam perjanjian kerja sama tanpa penawaran.

The purpose of this study was to determine and analyze the causes of late claim payments between The Health Social Assurance Management Agency (BPJS) and Regional Psychiatric Hospital (RSJD) Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, legal protection for hospitals against late claim payments made by BPJS to Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, and settlement of late claim payments made by BPJS to Dr. RM. Soedjarwadi Klaten. This research is a descriptive analysis. The research method used a qualitative design with a juridical approach. These data were obtained from library research and field research. The results showed that the reason causing the late payment in Partnership Agreement between BPJS and RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten is due to the deficit from the Central Health BPJS that occurred in 2020. This is also experienced by all health facilities in Indonesia. The form of legal protection provided to hospitals against late payment of claims by carrying out internal legal protection, namely including a clause in the partnership agreement between the hospital and BPJS regarding rights and obligations, so that the interests of the hospital remain protected, making the PIC team and the fraud BPJS did not implement the provisions regarding claim payments under the prevention team in every field strive for delays that are not caused by human error. Hospitals also receive external legal protection by implementing a compensation system if delays in claim payments continue and placing arrangements regarding compensation in statutory regulations. The solution of late claim payments by BPJS to RSJD Dr. RM. Soedjarwadi was carried out with BPJS to pay the amount of fine stipulated in the partnership agreement without bidding.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perjanjian, Perjanjian Kerja Sama, Wanprestasi, Implementation of the Agreement, Partnership Agreement, Non-Performance of Contract/Default