Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo di Kabupaten Boyolali)

TRI IDAWIJAYANTI, Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Dilema dan konflik sering terjadi dalam pengambilan kebijakan publik. Sebagai contoh adalah antara Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum (PTPKU). Kebijaka PLP2B bertujuan mempertahankan tanah pertanian sedangkan kebijakan PTPKU bertujuan menjamin penyediaan lahan secara mutlak bagi pembangunan infrastruktur atau fasilitas bagi kepentingan publik. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan pola konflik kebijakan yang terjadi antara kebijakan PLP2B dan kebijakan PTPKU dan menggambarkan proses terjadinya perubahan-perubahan kebijakan terkait. Penelitian dengan desain studi kasus dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis isi (content analysis). Selain berdasar dokumen, dilakukan juga trianggulasi dalam penggunaan data, yaitu dengan wawancara terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, serta observasi dan dokumentasi kondisi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski sama-sama sebagai kepentingan umum, kebijakan pelestarian pertanian kalah dengan kepentingan umum pembangunan infrastruktur. Pola konflik yang tergambar menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan PLP2B terancam keberadaannya oleh kebijakan PTPKU baik pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Kebijakan PLP2B dan kebijakan PTPKU merupakan kebijakan yang bersifat top-down, sehingga konflik tersebut dapat diminimalisir melalui umpan balik pada pengaturan kebijakan PLP2B. Konflik kebijakan bersumber dari ambiguitas kebijakan yang didukung oleh peran aktor/pembuat kebijakan. Ambiguitas kebijakan menyebabkan teralihfungsinya LP2B secara legal formal. Peran aktor terlihat dari politiknya. Dalam penelitian ini aktor di daerah mempunyai kecenderungan mengutamakan kebijakan PTPKU daripada kebijakan PLP2B. Pelaksanaan pengadaan tanah pada LP2B melalui 4 tahap, akan tetapi yang menentukan alih fungsi terjadi atau tidak LP2B adalah pada tahab perencanaan dan persiapan dari kegiatan pengadaan tanah. Proses pembatalan ketetapan pelestarian terjadi melalui berbagai tahap yang ada pada setiap tahap justifikasi pelaksanaan pengadaan tanah.

Dilemmas and conflict often occurr in public policy-making. For example, sustainable food agriculture land protection policy (PPLP2B policy) with land acquisition for development in public interest policy (PTPKU policy). PPLP2B policy aims to maintain agricultural land, and the other aims to ensure absolute land provision for infrastructure or facilities development for public interest. The research aims to analyze the pattern of policy conflict above and describe the process of occurrence of related policy changes. Research with a case study design is carried out with a qualitative approach using content analysis. Apart from documents, triangulation in data is also carried out, namely by interviewing several parties involved in decision making and observing and documenting field conditions. The results of the study show that although both are in the public interest, the policy of agricultural conservation is inferior to the public interest of infrastructure development. The pattern of conflict depicted shows that the existence of PLP2B policies is threatened by PTPKU policies at the national, provincial, and district levels. PLP2B policies and PTPKU policies are top-down policies so that the conflicts can be minimized through feedback on PLP2B policy settings. Policy conflicts stem from policy ambiguity that is supported by the role of actors/policymakers. Policy ambiguity causes LP2B's function to be transferred legally and formally. The role of the actor can be seen from his politics. In this study, local actors tend to prioritize PTPKU policies over PLP2B policies. The implementation of land acquisition in LP2B goes through 4 stages, but determining whether or not the transfer of function occurs in LP2B is the planning and preparation stage of land acquisition activities. The process of canceling conservation provisions occurs through various stages that exist at each stage of justification for the implementation of land acquisition.

Kata Kunci : konflik kebijakan, Tata Ruang, LP2B, Pengadaan Tanah, Boyolali-Indonesia