PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK TERBUKTI BERSALAH SETELAH DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)

INTAN NURHASANAH, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan Majelis Pengawas Pusat terhadap Notaris yang tidak terbukti bersalah setelah diberhentikan dengan tidak hormat dan menganalisis perlindungan hukum dalam kasus notaris yang tidak terbukti bersalah setelah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan teori perlindungan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) terhadap Notaris yang tidak terbukti bersalah setelah diberhentikan dengan tidak hormat? (2) Bagaimana menjamin perlindungan hukum dalam kasus Notaris tidak terbukti bersalah setelah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan teori perlindungan hukum? Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bahan utamanya adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya hasil analisis akan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Adanya pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian tidak hormat terhadap seorang Notaris, maka Notaris memperoleh kembali kedudukannya seperti semula sebelum ia diberhentikan tidak hormat, sehingga perlindungan hukum yang diberikan terhadap Notaris yang tidak terbukti bersalah setelah diberhentikan dengan tidak hormat itu sama seperti keadaan dimana Notaris sebelum diberhentikan, sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris atas penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas, Notaris diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya. Jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah diteruskan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (2) Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kasus notaris yang tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara setelah diberhentikan tidak hormat adalah adanya pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenakan upaya paksa.

This study aims to analyze the construction of legal protection provided by the Central Supervisory Council to Notaries who are not proven guilty after being dishonorably discharged and to analyze the legal protection in cases of notaries who are not proven guilty after being dishonorably discharged based on the theory of legal protection. The problems raised in this study are: (1) What is the construction of legal protection given by the Notary Central Supervisory Council (MPPN) to Notaries who are not proven guilty after being dishonorably discharged? (2) How to guarantee legal protection in the case of a Notary not being proven guilty after being dishonorably discharged based on the theory of legal protection? This thesis research is a normative legal research, with the main material is secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The data obtained from the results of library research were analyzed qualitatively and the results of the next analysis will be presented descriptively. Based on the results of the research, the following conclusions were drawn: (1) There was an annulment of the Ministerial Decree of the Minister of Law and Human Rights regarding the dishonorably discharging of a Notary, hence the Notary regained his position as before he was dishonorably discharged, therefore the construction of legal protection for a Notary on the sanctions imposed by the Supervisory Council, the Notary is given an opportunity to file an objection towards Supervisory Council which imposes sanctions on him. If it does not meet any sufficient, one can file an appeal to a higher institution of the Supervisory Council, in this case the Regional Supervisory Council is forwarded to the Central Supervisory Council, and also able to file a lawsuit through the State Administrative Court (2) To guarantee the legal protection for a Notary case who is not proven guilty by the Court State Administration after being dishonorably discharged is the implementation of the Court Decision of the State Administrative Court, if the State Administrative Officer does not perform his obligations, he may be subject to coercive measures. Keywords: Legal protection, Notary, Dishonorably discharge.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Pemberhentian Tidak Hormat.