Membangun Malioboro Sebagai Kawasan Pariwisata Yang Memenuhi Hak Inklusi Bagi Penyandang Disabilitas

EDI BARAMULI, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A.; Dr. Dewi H. Susilastuti, M.Sc.

2021 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Pariwisata inklusif merupakan paradigma yang berkembang untuk menghadirkan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dapat menikmati aktivitas pariwisata. Hal ini tidak terkecuali untuk para penyandang disabilitas yang selama ini sering terlupakan keberadaanya. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatakan bahwa negara harus memenuhi hak-hak para penandang disabilitas yang mana salah satu nya adalah hak berwisata. Hak berwisata bagi penyandang disabilitas harus diwujudkan dalam bentuk destinasi wisata yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Untuk dapat melakukan kegiatan pariwisata para penyandang disabilitas membutuhkan dukungan berupa sarana dan prasarana khusus yang dibangun sesuai jenis disabilitas yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah maupun penyelenggara pariwisata lainnya harus berkomitmen untuk menciptakan destinasi-destinasi wisata yang memenuhi aspek inklusivitas agar dapat diakses dengan mudah dan nyaman oleh para penyandang disabilitas. Penelitian ini berfokus pada upaya Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Malioboro dalam implementasi kebijakan untuk membangun kawasan Malioboro menjadi sebuah kawasan wisata yang memenuhi hak inklusi bagi penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur untuk mendapatkan data sekunder, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan instansi terkait yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Malioboro. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III yang menekankan kepada empat aspek utama implementasi kebijakan yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa internal UPT Malioboro telah bekerja dengan cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pembangunan kawasan Maliboro sebagai kawasan wisata inklusi. Aspek-aspek implementasi kebijakan model George C. Edwards III yang berjalan baik di internal UPT Malioboro terejawantahkan dalam pembangunan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang kini dapat dengan mudah kita temui di sepanjang Malioboro. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang terlihat seperti pembangunan yang dilaksanakan terkesan lebih mementingkan estetika dibandingkan fungsinya. Kata Kunci: Inklusif, Pariwisata, Disabilitas

Inclusive tourism is a growing paradigm to provide equal opportunities for everyone to be able to enjoy tourism activities. This is no exception for people with disabilities whose existence has often forgotten. Law number 8 of 2016 concerning about persons with disabilities states that state must fulfil the rights of persons with disabilities, one of which is the right to tourism activities. The right must be realized in the form of tourist destinations that are able to meet their needs. To be able to carry out tourism activities, people with disabilities need support in the form of special facilities and infrastructure that are built according to the type of any kind of disabilities that exists. Therefore, the government and others tourism providers must be committed to creating tourist destinations that meet the inclusiveness aspect so that they can be accessed easily and comfortably by persons with disabilities. This study focuses on the efforts of Pemerintah Kota Yogyakarta through the Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Malioboro in implementing policies to develop the Malioboro area that fulfils the inclusion right of persons with disabilities. The approach used in this research is descriptive qualitative. Research data collection was carried out through a literature review to obtain secondary data, field observations and in-depth interviews with Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Malioboro. The researcher uses the policy implementation model by George C. Edwards III which emphasizes the four main aspects of policy implementation, namely aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Based on the result of the study, it was found that the internal UPT Malioboro had worked quite well in implementing policies in developing Malioboro as an inclusive tourism area. Aspects of the policy implementation model of George C. Edwards III that went well within UPT Malioboro embodied in the construction of special facilities for people with disabilities which we can easily find throughout Malioboro area. However, there are still some visible shortcomings which look like the development carried out seems to be more concerned with aesthetic than function.

Kata Kunci : Inklusif, Pariwisata, Disabilitas