TINJAUAN TERKAIT EKSISTENSI CYBER NOTARY DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

DWIKE SEPTININGRUM, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis cyber notary di Indonesia, eksistensi cyber notary dalam Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJNP) serta menganalisis permasalahan hukum dan hambatan yang timbul terkait dengan adanya cyber notary di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga didukung oleh wawancara narasumber sebagai subyek penelitian yang berupa akademisi dan praktisi. Penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan fakta secara sistematik. Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa cyber notary di Indonesia telah muncul di beberapa peraturan di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) , Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Platform yang disediakan oleh pemerintah yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (DITJEN AHU) untuk registrasi secara online kegiatan kenotariatan. Eksistensi cyber notary dalan UUJNP masih memiliki batasan dalam penerapannya karena belum memiliki peraturan pelaksana dan penjelasan lebih lanjut terkait kewenangan (cyber notary) yang diberikan dalam UUJNP tersebut sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum diantaranya ialah adanya 2 (dua) peraturan yang bertolak belakang dimana dalam UUJNP masih mewajibkan kehadiran penghadap namun dalam cyber notary semua berbasis elektronik. Selain itu, sampai mana kewenangan notaris dalam menerapkan konsep ini juga belum ada kejelasan. Hambatan dari permasalahan hukum tersebut berupa ketersediaan sistem yang belum memadai, ketidak harmonisan dalam peraturan perundang-undangan dan ketidak jelasan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait penerapan konsep cyber notary.

The purpose of this study is to identify and analyze cyber notaries in Indonesia, the existence of cyber notaries in the Amendment to the Law on Notary Positions (UUJNP) and analyze legal problems and obstacles that arise related to the existence of cyber notaries in Indonesia. This research is a normative juridical research, which is an approach based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research and also supported by interviewing informants as research subjects in the form of academics and practitioners. This research is also descriptive by analyzing primary, secondary and tertiary legal materials and facts systematically. Based on the research, it can be concluded as follows, that cyber notary in Indonesia has appeared in several regulations in Indonesia including Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions and Platforms provided by the government, namely the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights (DITJEN AHU) for online registration of notarial activities. The existence of a cyber notary in UUJNP still has limitations in its application because it does not have implementing regulations and further explanation regarding the authority (cyber notary) given in the UUJNP so that it has the potential to cause legal problems including the existence of 2 (two) contradictory regulations where in UUJNP there are still requires the presence of an appearer but in cyber notary all electronic based. In addition, the extent of the notary's authority in applying this concept is also not clear. Barriers to these legal problems are in the form of inadequate system availability, disharmony in laws and regulations and unclear changes tothe Law on Notary Positions related to the application of the cyber notary concept.

Kata Kunci : Cyber Notary, Kewenangan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan