Laporkan Masalah

Persaingan Tidak Sehat Notaris Terkait Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus Di Wilayah Kota Kendari)

ABDUL MUSLIMIN, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari persaingan tidak sehat antar rekan Notaris sebagai dampak dari penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan untuk mengetahui dan melakukan penelitian lebih lanjut terkait bentuk pengawasan dari Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Dewan Kehormatan Daerah di wilayah Kota Kendari terhadap perilaku dan tindakan Notaris agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan tarif. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 hanya mengatur secara spesifik tentang batasan maksimum tarif jasa Notaris kepada klien yang hendak memakai jasanya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sehingga Notaris tidak dapat diberi sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Kendari karena penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar tidak termasuk pelanggaran jabatan Notaris melainkan pelanggaran Kode Etik Notaris sebagaimana larangan penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar tertuang dalam Pasal 4 ayat (10) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015. Bentuk pengawasan dari Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormatan Daerah ditingkat Kota Kendari dilakukan dengan langkah seperti Pembinaan, Kontrol dan Pengawasan serta Pengawasan yang berkelanjutan kepada seluruh anggota INI agar selalu senantiasa menghindari penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar.

This research aims to find out and analyze the legal consequences of unfair competition between Notary partners as the impact of the determining of notary service rates under the standards reviewed from the law of notary position and code of ethics and to find out and conduct further research related to the form of supervision of the Regional Supervisors of the Indonesian Notary Association (INI) and the Regional Honorary Board in kendari towards the behavior and actions of notaries so as not to emerge unfair competition through rates determination. The research was conducted by normative-empirical legal research method. The data used in this research was the data of literature studies and field studies. The data that had been collected both from literature research and from field research were then analyzed qualitatively and compiled using descriptive methods, resulting in conclusions. Based on the results of the research, In Law No. 2 of 2014 only regulates specifically about the maximum limit of notary service rates to clients who want to use their services as stated in Article 36 paragraph (1) to paragraph (4), so that Notary cannot be given punish by the Regional Supervisor Council of Kendari City because the setting of a Notary service rate below the standard does not include a violation of the Notary's position but a violation of the Notary Code of Ethics as stated in Article 4 paragraph (10) Amendment to the Notary Code of Ethics for the Extraordinary Congress of the Indonesian Notary Association Banten, 29-30 May 2015. The form of supervision from INI Regional Management and the Regional Honorary Council at the Kendari City level is carried out by taking steps such as Guidance, Control and Supervision as well as Continuous Supervision to all INI members so that they always avoid setting notary service rates below standard.

Kata Kunci : Tarif jasa Notaris, Pengawas Daerah, Dewan Kehormatan Daerah

  1. S2-2021-448202-abstract.pdf  
  2. S2-2021-448202-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-448202-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-448202-title.pdf