PEMERIKSAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA PALU PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020

GIVENA PINGKAN N, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang dari ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris serta untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan tersebut terhadap pemeriksaan Notaris di Kota Palu oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris di mana data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara Data Sekunder diperoleh dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya, mencakup peraturan perundangan-undangan, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku dan sebagainya, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1.Latar Belakang Penetapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris adalah sebagai bentuk penyempurnaan dari peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang sudah tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum terhadap pembinaan dan pengawasan terkait perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris pada saat ini.. 2. Implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris terhadap pemeriksaan Notaris di Kota Palu oleh MPD Kota Palu dapat dilihat dari penerapan ketentuan tersebut dalam alur tata cara pemeriksaan terhadap laporan yang masuk. Tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD Kota Palu belum dapat dikatakan telah mengimplementasikan PerMenKumHam Nomor 15 tahun 2020 dengan baik karena adanya hambatan-hambatan. PerMenKumHam tersebut memiliki kekurangan yang diakibatkan oleh adanya pasal yang menimbulkan kerancuan

This legal research aims to determine and analyze the background of the formation of Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Procedures for Examination of Notary Supervisory Council and to find out and analyze the implementation of these regulations on the examination of Notaries in Palu City by the District Supervisory Council of Palu City. This research is a normative-empirical research where the data used consists of primary data and secondary data. Primary data is obtained based on data collection carried out directly by researchers through observation and interviews. Secondary data is obtained from previously available sources, including statutory regulations, research results in the form of reports, books and so on, consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The conclusions obtained from this research are: 1.The background of the stipulation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Procedures for Examination of the Supervisory Council is a form of refinement of the old regulation, which is Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.02.PR .08.10 of 2004 concerning Procedures for Appointment of Members, Dismissal of Members, Organizational Structure, Work Procedures, and Procedures for Examination of the Notary Supervisory Council which has not met the needs and legal developments regarding the guidance and supervision related to the behavior and implementation of the Notary Office at this time.. 2. The implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Procedures for the Examination of the Supervisory Board of Notaries on the examination of Notaries in Palu by MPD can be seen from the application of these provisions in the flow of procedures for examining incoming reports. The inspection procedure carried out by MPD cannot be said to have implemented PerMenKumHam Number 15 of 2020 properly due to obstacles. The Minister of Law and Human Rights Regulation Number 15 of 2020 itself has a drawback, namely the existence of an article that creates confusion.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Inspection, Notary, District Supervisory Council