KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

DESTRIANTO YUDO, S.H, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya keberadaan hakim adhoc dalam menangani perkara tindak pidana perusakan hutan. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Agung pasca terbitntya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dimana sampai dengan sampai saat ini belum mengusulkan calon hakim ad hoc. Ketiga untuk mengetahui dan menganaliis kepastian hukum terhadap putusan hakim terhadap perkara tindak pidana perusakan hutan sebelum terbentuknya hakim ad hoc. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan fokus kajiannya termasuk dalam penelitian hukum normative-empiris.Data diperoleh dari hasil wawancarasemi terstruktur dengan responden. Analisis data kualitatif dengan pemaparan data bersifat preskriptif analitis. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulan Pertama, norma masuknya hakim ad hoc karena adanya keinginan DPR membentuk lembaga super body seperti KPK yang khusus menangani perkara perusakan hutan dan penyelesaiannya perkaranya diselesaikan secara khusus oleh hakim ad hoc, mengingat tindak pidana perusakan hutan saat ini diputus oleh hakim karier dinilai masih kurang optimal mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan hakim dan kredibilitas hakim yang sara akan muatan politis,sehingga memperngaruhi independensi hakim yang mempengaruhi rasa sensitifitas hakim dalam penjatuhan hukumannya.Kedua, Mahkamah Agung belum mengusulkan calon hakim ad hoc dapat disimpulkan bahwa Ketua MA tidak melaksanakan amanat undang-undang namun tidak semua kaedah hukum disertai dengan sanksi atau disebut Lex Imperfecta. Ketiga, Implikasi hukum terhadap putusan hakim sebelum terbentuknya hakim ad hoc. Berdasarkan asas Res judicata Pro veriate Habetur sifat putusannya sah dan harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi dapat menimbulkan Impilkasi hukum yakni dapat melahirkan yurisprudensi dan tidak tertutup kemungkinan putusan tersebut (hakim yang terdahulu) digunakan sebagai rujukan hakim lain dalam memutus perkara yang substansi perkaranya sama.

The research has three objectives. First to know and analyze the importance of the adhoc judge in dealing with criminal acts of forest destruction. Second to find out and analyze the constraints faced by the Supreme Court post Terbitntya Law number 18 year 2013 which until now has not proposed candidate ad hoc judges. Third to know and analyze the legal certainty of a judge's judgment on the criminal offence case before the formation of an ad hoc judge. The research methods used in this research based on their focus are included in normative-empirical legal research. Data obtained from Wawancarasemi structured results with respondents. Analysis of qualitative data with data exposure is an analytical prescriptive. The result of research and discussion was first, the norm of entry of ad hoc judges because of the desire of the DPR to form a super body institution such as KPK that specifically handles the forest destruction and the completion of the case is specially resolved by The ad hoc judge, but this law is not accompanied by a change in the academic manuscript of this law is one of imperfect legal methods (inperfect of law). Secondly, the Supreme Court has not proposed candidates of ad hoc judges to be concluded that the Chairman of the MA does not execute legal mandate but not all law methods are accompanied by sanctions or are called Lex Imperfecta. Third, the legal implications of the judgment of judges before the formation of ad hoc judges. Settlement of the case of forest destruction is currently in check, tried and broke by the career judge at the District Court, based on the principle of Res judicata Pro veriate Habetur its verdict legitimate nature and should be deemed true until obtaining a fixed legal force or by a higher court.

Kata Kunci : Hakim Ad Hoc, Tindak Pidana Perusakan Hutan,