SEKURITISASI, INSTITUSI DAN RESPONS ORDINARI: ANALISIS KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI ENERGI INDONESIA, 2004-2017

NIKOLAUS LOY, PROF.DR.MOHTAR MAS'OED, MA; DR. GABRIEL LELE

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU POLITIK

Disertasi ini tentang sekuritisasi, yakni proses transformasi sebuah isu publik menjadi masalah keamanan. Dalam perspektif Copenhagen School of Security (CSS), sekuritisasi adalah proses di mana aktor keamanan mengklaim adanya ancaman eksistensial terhadap obyek referen tertentu; klaim itu disetujui audiens dan menjadi dasar kebijakan keamanan yang bersifat ekstraordinari. Kasus yang digunakan adalah sekuritisasi keamanan energi Indonesia. Fokus utamanya adalah pada pengaruh konteks institusional pada jenis isu yang disekuritisasi dan respons kebijakan keamanan yang mengikutinya. Pertanyaan yang diajukan adalah Apakah sekuritisasi isu keamanan energi telah berlangsung di Indonesia? Isu apa yang mendominasi dan dikonstruksi oleh elit sebagai isu keamanan energi melalui proses sekuritisasi? Mengapa isu tersebut dominan? Apa konteks yang mempengaruhi sekuritisasi isu tersebut? Apakah sekuritisasi mendorong respons kebijakan keamanan energi yang bersifat ekstraordinari yang dicirikan oleh kecepatan dan skala perubahan yang luas? Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, disertasi ini menggabungkan pendekatan diskursif dan non-diskursif. Untuk menganalisis proses sekuritisasi isu energi, studi ini menggunakan model analisis diskursus kritis Norman Fairclough. Yang dianalisis adalah teks, praktek diskursus dan konteks. Analisis teks dilakukan untuk menemukan konstruksi ancaman dan obyek referen keamanan energi. Praktek diskursus melihat penggunaan teks oleh aktor dalam memperingatkan adanya ancaman. Analisis konteks memetakan pengaruh institusi, praktek ideologi, kultur minyak yang mempengaruhi ujaran keamanan. Aspek non-diskursif menyangkut respons kebijakan keamanan energi. Perspektif institusionalisme diskursif dan historis, digunakan untuk menjelaskan terjadinya kesenjangan antara retorika ancaman krisis energi dengan/kebijakan keamanan energi dalm bentuk diversifikasi yang lamban. Studi ini menyimpulkan bahwa presiden sebagai aktor keamanan berhasil menempatkan harga minyak yang tinggi sebagai ancaman eksistensial terhadap APBN dan pembangunan nasional sebagai obyek referen. Dengan demikian, aktor keamanan dapat mengkonstruksi keamanan melalui ujaran keamanan, seperti yang dikonseptualisasikan oleh pendukung CSS. Meskipun demikian, aktor keamanan tidak bisa hanya mengandalkan ujaran keamanan yang bersifat tunggal dan searah. Konteks institusi mempengaruhi seleksi isu yang disekuritisasi. Konteks ini berada di lingkungan audiens. Variabel konteks institusional mempengaruhi respon kebijakan. Perubahan kebijakan membutuhkan perubahan institusi yang tidak mudah dilakukan. Dalam bidang energi, sejarah panjang, jalur perkembangan institusi minyak yang kompleks, keuntungan mempertahankan institusi minyak, kaitan dengan institusi dan kebijakan lain menghasilkan resiliens institusional yang menghambat kebijakan cepat dalam pengembangan EBT. Daya tahan institusi minyak membuat respons kebijakan keamanan energi menempuh prosedur yang gradual, ordinari dan menghindari kebijakan ekstraordinari.

This dissertation is about securitization, namely the process of transforming a public issue into a security issue. According to the Copenhagen School of Security (CSS), securitization is a process in which a security actor declares an existential threat to certain reference objects. To be a security issue, relevant audiences must agree on the claim made by the actor. Such agreement becomes a psychological and political basis for extraordinary security measures. It is extraordinary since the measures significantly transform the relations among relevant institutions, break the democratic rule of the games, resulting in a large-scale change in a relatively short period. The case study is the securitization of Indonesia's energy security. Its main focus is how institutional contexts have shaped the types of issues being securitized and the security policy responses that follow. The questions posed are whether the securitization of energy security issue has taken place in Indonesia? What issue dominates and is constructed by the elite as an energy security issue through the process of securitization? Why is this issue dominant? What are the contexts that affect the securitization of the issue? Does securitization promote an extraordinary security policy characterized by the speed and scale of change? Why? To answer the questions, this dissertation combines discursive and non-discursive approaches. To analyze the construction process of energy issues into security issues, this study employs Norman Fairclough's critical discourse analysis model. What are analyzed are text, discourse practices, and contexts. Text analysis was conducted to figure out threat construction and referent objects of energy security. Discourse practice looks at the use of text by actors in warning of threats. Context analysis maps the influence of institutions, ideological practices, and oil culture that affect security speech. The non-discursive aspect concerns the energy security policy response. Discursive and historical institutionalism perspectives are used to explain the gap between the rhetoric of the energy insecurity threat and energy security policies in the form of the slow process of energy diversification. This study concludes that the president is the main security actor that successfully transforms high oil prices as a main existential threat to the state budget and national development as referent objects. As conceptualized by proponents of CSS, the actor employs the security speech act. However, the actors cannot rely solely on single and unidirectional security utterances. The institutional context influences actors in selecting issues to be securitized. This context resides in the audience environment. Institutional contexts also influence the choice of policy response. Policy changes require institutional changes as a precondition. In the energy sector, a long history of, a complex development pathway for oil institutions, the benefits of maintaining oil institutions, policy and institutional linkages, have resulted in institutional resilience that hinders rapid development of renewable energy. The resilience of the oil institution makes energy security responses follow gradual, ordinary measures and avoid extraordinary policies.

Kata Kunci : Securitization, Energy Security, Institution, Ordinary Response