KONSTRUKSI POLITIK DAN KEKUASAN DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN PARIWISATA BALI STUDI KASUS: PERDA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

A A GDE BRAHMANTYA M, Pro. Dr. Erwan Agus Purwanto, M. Si.

2021 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini merupakan studi perubahan kebijakan yang mengambil kasus pada perubahan kebijakan pariwisata Bali, khususnya pada Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dengan menggunakan perspektif post-strukturalis yang mencoba mengungkapkan wacana serta melihat dimensi hegemoni dari praktik politik dan kekuasaan di dalam perubahan sebuah kebijakan. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini menemukan ada tiga wacana besar yang mengungkapkan diskursus politik dalam konstruksi perubahan kebijakan pariwisata Bali. Hegemoni dalam praktik politik dan kekuasaan dilakukan melalui pembentukan dan pelibatan tim kelompok ahli pembangunan dan perubahan kebijakan yang menerbitkan Perda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali sebagai instrumen kekuasaan yang mengikat Kabupaten/Kota, pelaku pariwisata, objek wisata dan wisatawan. Hasil penelitian ini menyarankan agar para pengambil kebijakan untuk lebih kritis dalam merumuskan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan serta dapat terimplementasikan secara efektif. Selain itu penting untuk melanjutkan penelitian arah dengan lebih mempertajam dan mendalami makna dan wacana dibalik perumusan dan/atau perubahan kebijakan baik ditingkat lokal maupun nasional.

This research is a policy change study that takes the case of changes in Bali tourism policy, especially in Bali Regional Regulation no. 5 of 2020 on Bali Cultural Tourism Standards by using a post-structural perspective that tries to express discourse and see the hegemonic dimensions of political practice and power in changing a policy. By using qualitative methods, the results of this study found that there are three major discourses that reveal political discourses in the construction of Bali tourism policy changes. Hegemony in political practice and power is carried out through the formation and involvement of a team of development experts and policy changes by issuing a Regional Regulation on Bali Cultural Tourism Standards as an instrument of power that binds Regencies/Cities, tourism actors, tourist objects and tourists. The results of this study suggest that policy makers be more critical in formulating policies, so that the resulting policies can answer problems and can be implemented effectively. In addition, it is important to continue the research direction by further sharpening and deepening the meaning and discourse behind the formulation and/or policy changes both at the local and national levels.

Kata Kunci : perubahan kebijakan, studi kebijakan kritis, kebijakan pariwisata/ policy change, critical policy studies, tourism policy