Sistem Pendaftaran Pemilih Untuk Menjamin Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus: Pilkada Serentak 2015 dan 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta)

ANDI SYARIFUDDIN, Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, S.I.P., M.P.P.

2021 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Sistem pendaftaran pemilih merupakan bentuk jaminan hak politik warga negara agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu/pemilihan dengan tersedianya daftar pemilih yang akurat. Kajian ini menganalisis beberapa point utama terkait pendaftaran pemilih. Pertama, model sistem pendaftaran pemilih menggunakan indikator periode waktu, sumber data, mekanisme kerja dan pemeliharaan data pada pilkada serentak tahun 2015 dan 2017. Kedua, evaluasi terhadap sistem pendaftaran pemilih berdasarkan aspek transparansi, akurasi dan inklusif. Ketiga, sistem pendaftaran pemilih yang dapat menjamin hak politik warga negara berdasarkan prinsip komprehensif, valid dan mutakhir dalam konteks pilkada serentak. KPU selalu berupaya memperbaiki sistem pendaftaran pemilih. Pilkada serentak nasional yang pertama kali digelar Tahun 2015 kemudian disusul pilkada serentak Tahun 2017. Di kedua pilkada tersebut, KPU menggunakan model sistem pendaftaran pemilih yang hampir sama baik dari periode waktu, sumber data, mekanisme kerja dan pemeliharaan data. Evaluasi pendaftaran pemilih pada pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 menggunakan 3 aspek yaitu: transparansi, akurasi dan inklusif. Transparansi, dimana semua proses pendaftaran pemilih dilakukan secara terbuka dan adanya pengawasan publik. Akurasi, dimana daftar pemilih mampu memuat informasi tentang pemilih secara lengkap dan akurat dengan adanya coklit secara door to door, adanya masukan dan tanggapan masyarakat serta koordinasi dengan Disdukcapil. Inklusif, yaitu mencakup semua elemen masyarakat baik difabel, tahanan maupun kaum marjinal lainya berdasarkan KTP-el. Daftar pemilih yang mampu mengakomodir seluruh hak politik warga negara harus memenuhi 3 prinsip yaitu: komprehensif, valid dan mutakhir. Komprehensif, dimana daftar pemilih memuat semua warga negara, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sesuai peraturan perundangan. Valid berkaitan dengan sejauh mana informasi yang terdapat dalam daftar pemilih tersebut benar dan bebas dari kesalahan dilakukan dengan coklit, aplikasi Sidalih, rekapitulasi secara berjenjang. Mutakhir, dimana daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir dan diperbarui sampai menjelang hari pemilihan dengan adanya DPTb dan DPPh. Upaya perbaikan terhadap model sistem pendaftaran pemilih diantaranya: periode waktu dapat dioptimalkan dengan sosialisasi terkait pendaftaran pemilih, sumber data yang digunakan cukup DP4 saja untuk kemudian dilakukan pemutakhiran, pola rekrutmen SDM badan adhoc, optimalisasi bimtek terkait daftar pemilih, serta mengoptimalkan peran parpol dan tim kampanye dalam pendaftaran pemilih dan adanya pemeliharaan data pemilih berkelanjutan secara periodik.

The voter registration system is a form of guaranteeing the political rights of citizens to engage their suffrage in General Elections based on the availability of the accurate voter roster. This studies analyzes several main points related to voter registration. First, the voter registration system model uses indicators of time periods, data sources, the working mechanism, and data maintenance in Simultaneous Regional Elections in 2015 and 2017. Second, evaluation of the voter registration system based on the aspects of transparency, accuracy, and inclusion. Third, voter registration system guaranteed the political rights of citizens based on comprehensive principle, valid, and up-to-date on the context of Simultaneous Regional Elections. The General Election Commission (KPU) is always working to improve the voter registration system. In 2015, for the first time the National Simultaneous Regional Elections were held, then followed in 2017. In both of Regional Elections, The General Election Commission used the voter registration system that was almost the same in terms of time periods, data source, mechanism of work, and data maintenance. In Simultaneous Regional Elections 2015 and 2017, evaluation of voter registration used three aspects that is transparency, accuracy and inclusion. Transparency, where all voter registration processes are carried out openly and under public scrutiny. Accuracy, where the voter roster is able to contain complete and accurate information about voters with door-to-door verification, suggestions and responses from residents and coordination with Disdukcapil (Civil Registry Service Office). Inclusion, which encompass all elements of society, both people with disabilities, prisoners and other marginalized groups based on their electronic identity card (KTP-el). The voter roster capable accommodating all the political rights of citizens must fulfill three principles, that is comprehensive, valid and up-to-date. Comprehensive, where the voter roster contains all citizens, who have met the requirements as voters in accordance with statutory regulations. Valid relates to the extent to which the information contained in the voter roster is true and error free in the verification process, the Sidalih apps, and gradual recapitulation. Up-to-date, where the voter roster is compiled based on the latest situation and updated till before the Elections day based on DPTb and DPPh. The efforts to improve the Voter Registration System Model are as follows: the time period can be optimized by socialization of voter registration, only DP4 data source are used for updateds, HR recruitment pattern of ad hoc, optimizing in technical guidance on voter roster and optimizing the role of political parties and campaign teams in voter registration and the periodic maintenance of 'continuously voter data'.

Kata Kunci : pendaftaran pemilih, pilkada serentak, hak politik