Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir Kabupaten Fakfak (Studi Kasus Penambangan Pasir Ilegal di Pantai dan Perairan Pulau Panjang dan Pulau Ega)

YUSTINUS KABES, Dr. Hakimul Ikhwan, M.A.; Dr. Umi Listyaningsih, M.Si.

2021 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan penambangan pasir di wilayah pesisir Kabupaten Fakfak dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Penelitian ini merupakan studi kasus penambangan pasir ilegal di pantai dan perairan pulau Panjang dan Pulau Ega Kabupaten Fakfak dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan teori model implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin, George C. Edward III dan teori Van Meter dan Van Horn (Faktor Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik), serta Faktor Budaya. Data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara mendalam kepada 22 orang informan dari unsur pemerintah Kabupaten Fakfak, TNI/Polri, anggota legislatif, organisasi masyarakat, pelaku usaha penambangan pasir, pengelola pasir impor, konsumen pasir yang dilakukan dalam waktu terbatas sejak bulan November 2020 sampai dengan Maret 2021. Selain itu data yang digunakan juga bersumber dari hasil observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya implementasi kebijakan penanggulangan penambangan pasir di wilayah pesisir Kabupaten Fakfak dapat dikatakan masih kurang optimal, namun secara khusus berhasil meminimalisir kegiatan eksploitasi penambangan pasir di pantai dan perairan Pulau Panjang dan Pulau Ega. Kepatuhan pelaksana kebijakan sudah cukup baik, namun masih terdapat ketidakpatuhan individu pelaksana kebijakan. Lancarnya rutinitas fungsi sudah cukup baik, namun perlu dimaksimalkan dengan meningkatkan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan. Kinerja dan dampak implementasi kebijakan secara keseluruhan masih kurang tercapai optimal karena belum mengatasi tuntas kendala yang ada. Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Pelaksana, Struktur Birokrasi, Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik dan faktor Budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat teridentifikasi sebagai faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan penanggulangan penambangan pasir di pantai dan perairan pulau Panjang dan pulau Ega. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendampingan dan penguatan proses implementasi kebijakan melalui peningkatan kapasitas, komitmen dan kepatuhan pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak terkait. Disamping itu diperlukan peningkatan kinerja dan dampak implementasi kebijakan, peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan pasir laut dan menjaga laut, peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat. Faktor pendorong implementasi kebijakan direkomendasikan tetap dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan harus diminimalisir dengan cara meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, serta para pihak terkait.

This research aims to describe the implementation of the sand mining countermeasures policy in the coastal area of Fakfak Regency and to analyze the factors that influence its implementation. This research is a case study of illegal sand mining in the beaches and waters of Panjang Island and Ega Island, Fakfak Regency, by applying a qualitative approach. This study utilizes a model theory of public policy implementation according to Ripley and Franklin, George C. Edward III and the theory of Van Meter and Van Horn (Economic, Social, Political Conditions), and Cultural Factors. The data obtained came from the results of in-depth interviews with 22 informants from elements of the Fakfak Regency government, the TNI / Polri, members of the legislature, community organizations, sand mining business actors, import sand managers, sand consumers which were carried out for a limited time from November 2020 to with March 2021. In addition, the data used also came from the results of observations and document studies. The results showed that in general the implementation of sand mining countermeasures in the coastal area of Fakfak Regency was still less than optimal, but specifically succeeded in minimizing the exploitation of sand mining on the beaches and waters of Panjang Island and Ega Island. The compliance of policy implementers is quite good, but there are still individual non-compliance with policy implementers. The smooth functioning of routine functions is good enough, but needs to be maximized by increasing coordination intensively and continuously. The performance and impact of policy implementation as a whole is still not optimal because it has not completely overcome the existing obstacles. Communication factors, Resources, Implementing Disposition, Bureaucratic Structure, Economic, Social, Political and Cultural factors that influence policy implementation can be identified as driving and inhibiting factors for implementing sand mining countermeasures on the coast and waters of Panjang Island and Ega Island. This research recommends the need for assistance and strengthening of policy implementation process through increasing the capacity, commitment and compliance of the government and society. In addition, it is necessary to increase the performance and impact of policy implementation, increase community participation in monitoring the use of sea sand and protect the sea, increase the capacity and readiness of the community. It is recommended that the driving factors for policy implementation be maintained and improved, while the inhibiting factors for policy implementation must be minimized by increasing the synergy of all parties, both the government as policy makers and implementers as well as policy target groups.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penanggulangan, Penambangan Pasir Ilegal,Wilayah Pesisir Kabupaten Fakfak, Pulau Panjang dan Pulau Ega