Kritik terhadap Teori Ketentuan yang Tidak Dapat Diubah (Unamendable Provisions) dalam Perspektif Perdamaian Berkelanjutan (Sustainable Peace)

MELTA SETYA RAHAYU P, Andy Omara,S.H., M.Pub&Int.Law.,Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkritisi teori ketentuan yang tidak dapat diubah (unamendable provisions) dalam perspektif perdamaian berkelanjutan (sustainable peace) dan untuk merekonseptualisasi alternatif proses pembentukan konstitusi yang dapat menciptakan perdamaian berkelanjutan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan lima pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, kasus, perbandingan, peraturan perundang-undangan, dan sejarah. Dalam memecahkan isu hukum digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan penelitian menggunakan studi kepustakaan dan wawancara serta analisis bahan penelitian menggunakan logika penalaran deduksi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap unamendable provisions dalam proses perdamaian berkelanjutan, yaitu tahapan konflik dan otoritarianisme, resolusi konflik, proses pembentukan konstitusi, dan implementasi konstitusi dalam konstitusi-konstitusi pasca-konflik dan pasca-otoritarianisme, seperti Konstitusi Kamboja Tahun 1993, Konstitusi Afghanistan Tahun 2004, UUD NRI 1945, dan Konstitusi Tunisia Tahun 2014 ditemukan bahwa penerapan unamendable provisions cenderung tidak mewujudkan perdamaian berkelanjutan karena setiap prosesnya bermasalah sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan otoritarianisme di masa depan. Dengan demikian, diperlukan upaya rekonseptualisasi alternatif proses pembentukan konstitusi yang dapat menciptakan perdamaian berkelanjutan, khususnya dalam konstitusi-konstitusi pasca-konflik dan pasca-otoritarianisme. Rekonseptualisasi menganalisis pengalaman proses pembentukan konstitusi di Afrika Selatan yang menerapkan mekanisme partisipasi rakyat melalui pemilu Majelis Konstituante, pembentukan Panel Ahli Konstitusi, proses penjaringan aspirasi rakyat, proses sertifikasi, dan referendum nasional. Dari pengalaman Afrika Selatan, terdapat lima poin penting yang dapat diterapkan sebagai mekanisme alternatif, yaitu menjamin guide constitution atau constitution principles, efektivitas interim constitution, pentingnya pendidikan dan kampanye konstitusi, pelaksanaan demokrasi partisipatori, dan peran MK dalam proses pembentukan konstitusi. Afrika Selatan juga menerapkan unamendable provisions untuk melindungi proses perdamaian berkelanjutan bukan sebagai alat penyelesaian konflik seperti dalam empat negara.

This research purpose is to criticize the theory of unamendable provisions in the perspective of sustainable peace and reconceptualize alternatives to the constitution-making process that can create sustainable peace. This research is normative research with five approaches are conceptual approach, case approach, comparative approach, statue approach, and historical approach. In solving legal issues using primary and secondary legal materials. To collect research materials using literature study and interview methods and analysis of research materials using deductive reasoning. Based on the results of the research to unamendable provisions in the sustainable peace process are steps of conflict and authoritarianism, conflict resolution, the constitution-making process, and the implementation of constitutions in post-conflict and post-authoritarian constitutions as well as the Cambodian Constitution of 1993, the Constitution Afghanistan of 2004, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the Tunisian Constitution of 2014 found that the implementation of unamendable provisions tends not to create a sustainable peace because every process is problematic so these are the potential to cause conflict and authoritarianism in the future. So, reconceptualization alternatives of the constitution-making process have needed that can create sustainable peace, especially in post-conflict and post-authoritarianism constitutions. The reconceptualization has analysis the experience of the constitution-making process in South Africa which implements the mechanism of public participation that is the Constituent Assembly elections, establish the Constitutional Expert Panel, the collecting process of the people aspirations, the certification process, and the national referendum. From the South African experience, there are five important points can be applied as an alternative mechanism, namely guaranteeing the guide principles or constitution principles, the effectiveness of the interim constitution, the importance of constitutional education and campaigning, the implementation of participatory democracy, and the role of the Constitutional Court in the constitution-making process. South Africa also applies unamendable provisions to protect a sustainable peace process, not as a conflict resolution tool as in the four countries.

Kata Kunci : unamendable provisions, perdamaian berkelanjutan, konstitusi-konstitusi pasca-konflik dan pasca-otoritarianisme, partisipasi rakyat