Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang Tidak Memenuhi Syarat Tambahan

RHEYNA AYU SYAVIRA, Laras Susanti, S.H., LL.M.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Salah satu syarat pengangkatan anak pada umumnya dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun. Akan tetapi dimungkinkan bagi orang tua tunggal untuk melakukan pengangkatan anak dengan memenuhi syarat tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang tidak memenuhi syarat tambahan dan akibat hukum penetapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang tidak memenuhi syarat tambahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang sifatnya deskriptif analitis. Data primer dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan hakim yang pernah menangani permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, sedangkan data sekunder terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian yang penulis peroleh dari 3 (tiga) penetapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang tidak memenuhi syarat tambahan adalah bahwa hakim mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan hakim menggunakan asas kebebasan hakim untuk mengesampingkan apa yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak dengan tetap memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sedangkan akibat hukum penetapan pengangkatan anak tersebut adalah tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap orang tua angkat dan anak angkat, akibat hukumnya adalah timbulnya hubungan alimentasi antara anak angkat dengan orang tua angkat serta adanya hak mewaris bagi pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri.

One of the terms for adoption in general is in Article 13 PP No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption of Children is the status of being married for a minimum of 5 (five) years. However, it is possible for single parents to carry out adoption by fulfilling additional terms. This study aims to find out the reasons for the judge granted the request for adoption by a single parent who did not qualify the additional requirements and the legal consequences of stipulation of a child adoption by single parents who did not qualify the additional terms. This research is empirical juridical research and presented in descriptive analysis. The primary data from this study came from the results of interviews with judges who had handled requests for adoption by single parents, while the secondary data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials related to the research. The results of the research that the authors obtained from 3 (three) stipulations of adoption by single parents who did not qualify the additional terms were that the judge granted because the judge used the principle of judge freedom to override what was in the provisions of laws and regulations regarding the adoption of children while still paying attention to the values of justice, benefit and values that exist in society. Meanwhile, the legal consequences of the stipulation of the adoption of the child are still valid and have binding legal force. For adoptive parents and adopted children, the legal consequence is the emergence of alimonial relations between the adopted children and the adoptive parents as well as the inheritance rights for adoption carried out through the District Court.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pengangkatan Anak, Orang Tua Tunggal, Akibat Hukum