KONSEKUENSI PERBEDAAN PENGATURAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA BUMD YANG BERGERAK DALAM INDUSTRI PERBANKAN (IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT 2 PP NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BUMD DAN PASAL 2 AYAT 2 POJK NOMOR 56/POJK.03/2016 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM: STUDI TERHADAP BANK SUMATERA UTARA DAN BANK RIAUKEPRI)

PUTI AISYA REZQIA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pengaturan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau BUMD yang bergerak dalam industri perbankan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dengan Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 56/POJK.03/2016 dan penerapan atas kedua aturan tersebut pada Bank Sumatera Utara dan Bank RiauKepri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, menggunakan pedoman wawancara, yang dilakukan di Bank Sumatera Utara dan Bank RiauKepri. Teknik pengambilan data bedasarkan metode purposive sampling. Data-data tersebut lalu dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk paragraph. Hasil penelitian ini adalah bahwa konsekuensi perbedaan pengaturan kepemilikan saham pada BUMD perbankan ini menimbulkan konflik norma dan khusus untuk penerapan Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 56/POJK.03/2016 perlu menerapkan asas hukum, yaitu asas Lex Superior Derogat Legi Inferior. Sedangkan implementasi kedua aturan ini baik pada Bank Sumatera Utara tidak konsekuen pada PP Nomor 54 Tahun 2017 maupun Bank RiauKepri yang konsekuen pada PP Nomor 54 Tahun 2017 memiliki konsekuensi bagi kedua bank untuk menyesuaikan dengan pilihan mereka.

The aims of this research is to analyze the differentiation of share ownership rules in the regional owned enterprise or BUMD on banking industry on the Art 6 paragraph 2 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD and Art 2 paragraph 2 POJK Nomor 56/POJK.03/2016 and how those rules are being implemented in Bank Sumatera Utara and Bank RiauKepri. This research is using the normative-empiric method with qualitative approach and descriptive. The research was conducted through library research and field research. The data was collected by using interview method, with interview guidelines at Bank Sumatera Utara and Bank RiauKepri. The data collecting technique based on purposive sampling method. The data then, was analyzed and described in paragraph form. The result of this research is conflict of norms will happened because of the different rules of the share ownership on regional owned enterprise or BUMD on banking industry, and to use Lex Superior Derogat Legi Inferior principle to implement the Art 6 paragraph 2 PP Nomor 54 tentang BUMD and Art 2 paragraph 2 POJK Nomor 56/POJK.03/2016. Meanwhile, the implementation of, either using PP Nomor 54 Tahun 2017 or POJK, on both Bank Sumatera Utara and Bank RiauKepri is those two banks should adjust their ownership percentage.

Kata Kunci : Kepemilikan saham, Persentase Kepemilikan saham, BUMD, PP Nomor 54 Tahun 2017 , POJK Nomor 56/POJK.03/2016