KEDUDUKAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

SALAHUDIN TUNJUNG S, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Upaya Administratif yang setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan berubah menjadi proses penyelesaian sengketa yang harus dilalui sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penempatan Upaya Administratif yang seharusnya dalam sistem penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasca diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 Jo. PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 terdapat perubahan mendasar pada pengaturan pelaksanaan Upaya Administratif, yaitu sifat pelaksanaan Upaya Administratif yang berubah menjadi Imperatif-Umum. Pengaturan tersebut dijelaskan secara tegas pada Pasal 2 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebabkan perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan Upaya Administrtatif. Walaupun demikian, perubahan sifat pelaksanaan Upaya Administratif menjadi Imperatif-Umum telah sesuai dengan cita negara hukum Indonesia yang didasarkan pada Pancasila serta sesuai dengan filosofis dan teori dari sistem Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Dengan diubahnya sifat pelaksanaan Upaya Administratif menjadi Imperatif-Umum, maka dari peraturan dasar yang ada harus disesuaikan dengan prinsip umum pelaksanaan Upaya Administratif yang terdapat pada ketentuan peraturan umum yang mengatur Upaya Administratif untuk mewujudkan pengaturan pelaksanaan Upaya Administratif yang secara prinsip tunggal dan menjamin hak warga masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

This research aims to identify and analyze Administrative Effort arrangements which after the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration turned into a dispute resolution process that must be passed before filing a lawsuit to the State Administrative Court , and aims to find out and analyze the placement of Administrative Efforts that should be in the State Administration dispute settlement system . This research is a normative research. Normative research is conducted with literature studies to obtain and study primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained from the results of the research were analyzed qualitatively. The result of this research showed that after the enactment of Law Number 30 of 2014 Juncto PERMA RI Number 6 of 2018 there are a fundamental change in the arrangements for implementing Administrative Efforts, that is the character of the implementation of Administrative Efforts which changes to General-Imperative. This arrangement is explicitly explained in Article 2 PERMA RI Number 6 of 2018. This is caused the unclear formulation of Article 75 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 which causes differences in views about the implementation of Administrative Efforts. However, the change in the character of the implementation of Administrative Efforts to become General-Imperative has been in accordance with the ideals of the Indonesian legal state based on Pancasila and is in accordance with the philosophy and theory of the State Administrative Dispute Resolution system. Therefore, with the change in the character of the implementation of Administrative Efforts to General-Imperative, then the existing basic regulations must be adjusted to the general principles for the implementation of Administrative Efforts contained in the provisions of general regulations governing Administrative Efforts to realize the implementation arrangements of Administrative Efforts in a single principle and ensure the rights of citizens in the process of resolving State Administration disputes.

Kata Kunci : Upaya Administratif, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara