Pelindungan Hukum terhadap Eksportir Nasional atas Safeguard Measures yang diberlakukan Negara Mitra Dagang (Studi Kasus: The Imposition of Safeguard Measures against the Importation of Ceramic Floor and Wall Tiles from Various Countries - Philippines)

CITRA ASTARI, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M. Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenani upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelindungan pada eksportir nasional yang terdampak dari pengenaan safeguard measures dari negara mitra dagang yang mana dalam kasus ini Filipina. Penerapan tindakan pengamanan sementara terhadap produk ceramic floor and wall tiles oleh Pemerintah Filipina berdampak juga pada Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor keramik terbesar di negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pengenaan tindakan pengamanan sementara yang dilakukan Pemerintah Filipina sudah sesuai dengan the Agreement on Safeguard dan apakah terdapat kelemahan dalam investigasi formal yang dilakukan Pemerintah Filipina dalam membuktikan persyaratan pengenaan tindakan pengamanan tetap. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif yang di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji data kepustakaan atau bahan sekunder lainnya seperti laporan investigasi resmi dari otoritas yang berwenang. Kemudian data tersebut di analisis berdasarkan hukum postif baik nasional maupun internasional, beserta asas-asas hukum dan doktrin hukum. Dalam hasil penelitian, diketahui bahwa Pemerintah Filipina dalam menerapkan tindakan pengamanan sementara telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam the Agreement on Safeguard yang mana negara anggota diharuskan melakukan preliminary determination yang menunjukkan adanya bukti nyata kerugian akibat lonjakan impor. Berdasarkan laporan hasil investigasi formal oleh Pemerintah Filipina, terdapat kelemahan yang mana Pemerintah Filipina gagal dalam membuktikan adanya lonjakan impor selama periode investigasi sebagaimana yang di persyaratkan dalam the Agreement on Safeguard. Dalam menetukan adanya lonjakan impor, Pemerintah Filipina melandaskan investigasinya pada pendapat Appelate Body WTO dari kasus Argentina-Footwear yang menginterpretasikan bahwa lonjakan impor harus dilihat berdasarkan tren nya, bukan dari end points. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara pengekspor yang terdampak juga telah berusaha maksimal untuk melindungi eksportirnya dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 beserta dengan Peraturan Kementerian Perdagangan. Upaya pelindungan dilakukan Pemerintah Indonesia dengan melakukan pembelaan terhadap para eksportir nasional dan juga turut menghadiri preliminary conference dan public hearing yang difasilitasi oleh Pemerintah Filipina dimana setiap negara dapat memberikan opininya terhadap bukti yang tersedia.

This research aims to identify and analyze the efforts of the Indonesian Government in protecting national exporters who are affected by the imposition of safeguard measures from the Philippines Government. The implementation of provisional safeguard measures for ceramic floor and wall tiles products by the Philippine government has an impact on Indonesia as one of the largest ceramic exporting countries in the country. Therefore, this study also aims to determine whether the imposition of provisional safeguard measures carried out by the Philippine Government is following the Agreement on Safeguard and whether there are weaknesses in the formal investigations conducted by the Philippine Government in proving the requirements for the imposition of definitive safeguard measures. This research is normative juridical research which analyzed by using qualitative methods. Juridical normative research is carried out by reviewing library data or other secondary materials such as official investigative reports from the competent authorities. Then the data is analyzed based on positive law both national and international, along with legal principles and legal doctrine. From the research results, it is known that the Government of the Philippines in implementing provisional safeguard measures is in accordance with the requirements in the Agreement on Safeguard in which member countries are required to carry out preliminary determination which shows real evidence of losses due to increased imports. Based on the report on the results of a formal investigation by the Government of the Philippines, there are weaknesses in which the Philippine Government failed to prove a surge in imports during the investigation period as required in the Agreement on Safeguard. In determining the surge in imports, the Philippine Government based its investigation on the WTO Appellate Body's opinion of the Argentina-Footwear case which interpreted that the increase in imports had to be seen based on the trend, not from the endpoints. Furthermore, Indonesia as an affected exporting country has also tried its best to protect its exporters based on Law Number 7 of 2014 along with a Regulation of the Ministry of Trade. The Government of Indonesia undertakes protection efforts by defending national exporters and also attending preliminary conferences and public hearings facilitated by the Government of the Philippines where each country can give its opinion on the available evidences.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Safeguard Measures, Eksportir