Implementasi Elektronik Voting (E-voting) pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang 2018

KUAT RAHAYU, Dr. rer. pol. Mada Sukmajati, S.I.P., M.P.P.

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan e-voting dalam praktik pilkades serentak di Indonesia. Latar belakang penelitian ini yaitu memperkenalkan terobosan baru (e-voting) yang memiliki peluang besar dalam ajang demokrasi di Indonesia. Pemilihan berbasis e-voting merupakan proses pemungutan suara yang dilakukan menggunakan seperangkat elektronik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, serta dilengkapi dokumen pendukung lainnya. Data yang sudah terkumpul direduksi, kemudian disajikan informasinya dalam bentuk deskripsi, dan selanjutnya penarikan kesimpulan. Implementasi e-voting dalam pilkades dijelaskan menggunakan konsep e-voting, sebagai suatu kebijakan yang di dalamnya memuat tentang definisi, model, manfaat, kelebihan, dan kelemahan yang dimiliki. Implementasi pilkades e-voting dalam penelitian ini dipetakan melalui model implementasi dalam praktik (in action) untuk menjelaskan rangkaian tahapan yang dilakukan oleh para stakeholder. Penjelasan tersebut juga diuraikan dengan studi komparasi pengalaman-e-voting di beberapa wilayah Indonesia sebagai perbandingan implementasi e-voting di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan latar belakang dan konsep tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah ‘Bagaimana implementasi kebijakan e-voting dalam praktik pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018?’. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa e-voting hadir sebagai tuntutan perkembangan teknologi sekaligus kebutuhan dalam kehidupan demokrasi. Pilkades e-voting di Kabupaten Pemalang lahir dari gagasan smart city dan juga karena adanya permasalahan pada sistem konvensional yang berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat. E-voting diimplementasikan dengan model DRE disertai VVPAT, harapannya agar membawa perubahan sistem pemilihan yang lebih baik. Secara karakteristik kebijakan, e-voting memiliki manfaat dan kelebihan dalam hal efisiensi waktu penghitungan suara yang lebih cepat dan akurat, sedangkan kelemahannya belum mampu menjangkau kaum disabilitas maupun pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena alasan tertentu. Secara konteks eksternal, praktik implementasi pilkades e-voting berjalan dengan baik karena mendapat kepercayaan dan dukungan yang positif dari masyarakat, serta terbangunnya sinergitas yang kuat di antara lembaga pelaksana. Tingkat partisipasi pilkades e-voting menunjukan hasil yang baik secara umum sebesar 70,09%. Namun, angka itu masih berada dibawah persentase partisipasi pilkades konvensional periode terakhir, sehingga jika disimpulkan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di sisi lain, e-voting menghilangkan salah satu moment yang menjadi esensi dari pilkades itu sendiri yaitu semarak berkumpulnya masyarakat pada proses penghitungan. Biasanya masyarakat akan menunjukan solidaritasnya untuk mendukung pilihannya pada saat surat suara dibacakan, namun momen esensial bagi masyarakat itu kini dipangkas.

This study explains the implementation of electronic voting policy in the practice of simultaneous selection of village heads in Indonesia. the background of this research is to introduce new breakthroughs (e-voting) that have great opportunities in Indonesian democracy. E-voting is the process of voting using a set of electronics. This study uses qualitative method with case study approach. Data collection is conducted through observations, interviews, review of literature, and other supporting documents. The collected data is reduced, then the information obtained is explained in the form of a description, and then a conclusion is drawn. The implementation of e-voting in the selection of village heads is explained using the concept of e-voting, as a policy that contains the definitions, models, benefits, advantages, and disadvantages of e-voting. The implementation of village head selection with e-voting system in this research is mapped through the theory of implementation in practice (in action) to explain the stages performed by stakeholders. The explanation is also elaborated by comparative studies of e-voting experience in several regions of Indonesia as a comparison of the implementation of e-voting in Pemalang. Based on this explanation, the problem formulation in this study is 'How is the implementation of e-voting policy in the practice of selecting village heads in Pemalang in 2018?'. The results of of this study show that e-voting is present as a demand for technological development and also as a necessity in a democracy. The selection of village heads with e-voting system in Pemalang comes from the idea of smart city and also from problems in conventional systems that result in a decrease in public trust. E-voting is implemented with DRE model accompanied by VVPAT, hopefully in order to create a better electoral system. Characteristically, e-voting has the benefit and advantage of counting votes to be faster and more accurate, while the disadvantage is that it has not been able to reach people with disabilities or voters who cannot attend polling stations for some reason. In an external context, the practice of implementing e-voting elections can be carried out properly because it gets positive trust and support from the community, as well as the establishment of strong synergy among implementing agencies. The participation rate of e-voting elections showed a generally good result of 70.09%. However, that percentage is still below the percentage of conventional election participation in the last period, so if concluded it has not shown a significant increase. On the other hand, e-voting eliminates one of the moments that becomes the essence of the election of the village head is the excitement of the community in the process of counting votes. Usually the public will show solidarity to support his choice when the ballot is read, but the essential moment does not exist because it has been replaced with an electronic system.

Kata Kunci : Elektronik Voting, Pilkades