Perlindungan Hukum atas Hak Jaminan Sosial Melalui BPJS Ketenagakerjaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (Studi di Kota Yogyakarta)

NI PT WIMAR MAHARANI, Susilo Andi Darma, S.H., M. Hum.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas hak jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan bagi pekerja di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, selain itu juga dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara. Data yang terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan di Kota Yogyakarta belum maksimal. Adapun yang menjadi alasannya, antara lain perusahaan merasa cukup hanya dengan menjadi BPJS Kesehatan, perusahaan mengalami kesulitan keuangan, ketidaktahuan dan ketidakpahaman perusahaan tentang peraturan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan yang enggan mengeluarkan biaya untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Adapun perlindungan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan belum maksimal dan efektif karena sampai saat ini sanksi administrasi TMP2T maupun sanksi pidana belum berhasil dijatuhkan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi peranan Pengawas Ketenagakerjaan itu sendiri, BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan untuk melindungi hak jaminan sosial pekerja.

This study aims to determine and analyze the implementation of BPJS Ketenagakerjaan membership registration by companies in Yogyakarta City. This study also aims to determine how the legal protection of social security right through BPJS Ketenagakerjaan by Labour Inspector in Yogyakarta City. This research is a descriptive research that uses normative-empirical method. In this research, library research was conducted to obtain secondary data such as primary, secondary, and tertiary legal materials, beside that, field research was also conducted to obtain primary data through interviews. The collected data were analyzed qualitatively. The results of this research show that the implementation of BPJS Ketenagakerjaan membership registration by companies in Yogyakarta City has not been maximal. As for the reasons of it are, the company feels that it is enough just to be the member of BPJS Kesehatan, the company experiences financial difficulties, the company's ignorance and lack of understanding of the regulations related to BPJS Ketenagakerjaan, and companies that are reluctant to pay for BPJS Ketenagakerjaan contributions. As for the legal protection by the Labour Inspector has not been maximal and effective because until now the administrative sanctions for TMP2T and criminal sanctions have not been successfully imposed on companies that have committed violations. Therefore it is necessary to optimize the role of the Labour Inspector itself, BPJS Ketenagakerjaan, and companies to protect workers's social security right.

Kata Kunci : Pengawas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Hak Jaminan Sosial, Perlindungan Hukum/Labour Inspector, BPJS Ketenagakerjaan, Social Security Right, Legal Protection