Efektivitas Pelaksanaan Daftar Hitam dikaitkan dengan Efek Jera (Deterrent Effect) terhadap Penyedia di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

JERY HASINANDA, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., P.hD.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Daftar Hitam dalam memberikan efek jera terhadap Penyedia di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan upaya yang dapat diambil guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Daftar Hitam dalam memberikan efek jera terhadap Penyedia. Penelitian ini merupakan penelitian empiris-normatif dan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, selain itu juga dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara. Data yang terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Daftar Hitam belum efektif dalam memberikan efek jera terhadap Penyedia karena terdapat permasalahan pada substansi hukum dari Daftar Hitam yaitu: Pertama, jangka waktu Daftar Hitam yang terlalu sebentar karena tidak proporsional dengan dampak yang timbul atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penyedia. Kedua, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait Daftar Hitam terhadap Penyedia yang melakukan pelanggaran hukum berulang (residivis). Ketiga, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait Daftar Hitam terhadap Penyedia yang melakukan pelanggaran hukum di lebih dari satu Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah yang berbeda pada tahun angggaran yang sama. Keempat, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait Daftar Hitam terhadap Pemilik, Personel dan Aset Badan Usaha yang mana Badan Usahanya sedang dijatuhi Daftar Hitam. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa upaya guna mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, meningkatkan jangka waktu Daftar Hitam. Kedua, melakukan rekonstruksi terhadap dasar penjatuhan Daftar Hitam terhadap Penyedia menjadi dampak kerugian secara materiil yang timbul atas pelanggaran hukum Penyedia. Ketiga, mengatur terkait Daftar Hitam terhadap pelanggaran hukum berulang (residivis) yang dilakukan oleh Penyedia. Keempat, mengatur terkait Daftar Hitam terhadap pelanggaran hukum di lebih dari 1 Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Instansi pada tahun anggaran yang sama. Kelima, melakukan rekonseptualisasi pihak yang dijatuhi Daftar Hitam.

This study aims to identify and analyze the Effectiveness of Blacklist Implementing in provide a deterrent effect on Providers in Highways and Construction Office of North Sumatera Province. This study also aims to provide the efforts can be taken to improve the effectiveness of blacklist in provide a deterrent effect against Providers. This legal research is a descriptive research that uses empirical-normative method. In this research, library research was conducted to obtain secondary data such as primary, secondary, and tertiary legal materials, beside that, field research was also conducted to obtain primary data through interviews. The collected data were analyzed qualitatively. The results of this research show that the implementation of Black List has not been effective in providing a deterrent effect for Providers because there are problems with the legal substance of the Black List, i.e: Firstly, Blacklist periods that is too short and disproportionate to the impact arising from violations of law committed by the Providers. Secondly, There are no rules governing the Black List of Providers who commit repeated violations of the law (Residivis). Thirdly, There are no rules governing the Black List of Providers who violate the law in more than one different Ministries / Institutions / Agencies / Local Governments in the same budget year. Fourthly, There are no rules governing the Black List of Owners, Personnel and Assets of Business Entities where the Business Entity is being blacklisted. Therefore, it is necessary to make several efforts to overcome these problems. Firstly, increase the term of the Blacklist. Secondly, reconstructing the basis for blacklisting the Provider as a result of material losses arising from violations of Provider's law. Thirdly, regulates the blacklisting of repeated legal violations (recidivists) committed by the Providers. Fourthly, regulates the the blacklisting of law violations by the Providers in more than 1 Ministries / Institutions / Local Governments / Agencies in the same budget year. Fifthly, reconceptualize the blacklisted parties

Kata Kunci : Kata Kunci: Daftar Hitam, Efek Jera, Pengadaan Barang dan Jasa, Penyedia Barang dan Jasa. / Blacklist, Deterrent Effect, Government Procurement, Provider of Good and Services.